Connect with us

Pemilu

Diduga Terlibat Politik Praktis, Begini Nasib Pejabat-pejabat di Kabupaten Pandeglang

Published

on

Ketua Bawaslu Pandeglang Ade Mulyadi

Ketua Bawaslu Pandeglang Ade Mulyadi saat menjelaskan hasil pleno terkait sejumlah pejabat di Kabupaten Pandeglang yang diduga terlibat politik praktis. 

Pandeglang – Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu memutuskan hasil pleno terkait dengan laporan dan temuan perihal dugaan adanya ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

Dari hasil pleno tersebut, Bawaslu merekomendasikan belasan ASN untuk dibina oleh pejabat pembina kepegawaian dan adapula yang direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Kami sudah putuskan pleno di Bawaslu Pandeglang. Kami merekomendasikan kepada pejabat pembina kepegawaian dan ke KASN,” kata Ketua Bawaslu Pandeglang, Ade Mulyadi kepada awak media, Kamis 21 Februari 2019.

BACA :  Berakhir Ricuh, Paslon 01 Unggul Berdasarkan C1 Plano di UNMA Banten

BACA JUGA: Duh, Ternyata Kunjungan Presiden Jokowi ke Pandeglang Juga Diduga Diwarnai Aksi Bagi-bagi Kaos

Menurut Ade, pejabat yang direkomendasikan kepada pejabat pembina kepegawaian, yakni Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), para camat, Ketua Koorwil Dindikbud, dan Kepala Puskesmas dari tiga kecamatan, yaitu Cigeulis, Cimanggu, dan Cibaliung.

Sementara khusus untuk camat Munjul, Bawaslu merekomendasikan untuk ditindak KASN.

“Mereka direkomendasikan untuk ditindak oleh pejabat pembina kepegawaian. Sedangkan seorang pejabat yang diteruskan ke KASN, yakni Camat Munjul,” ucapnya.

Ade menjelaskan, Bawaslu mengeluarkan rekomendasi kepada pejabat pembina kepegawaian, untuk diberi sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. 

BACA :  Wahidin Halim ke Caleg Demokrat: Sebut Aja Nama Gubernur dan Wali Kota Gak Apa-apa

“Diakui ada kegiatan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu, sementara berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 283, ASN tidak boleh menguntungkan atau merugikan peserta pemilu sehingga ini menjadi kajian kita,” jelasnya.

BACA JUGA: Sudah Ada Empat Laporan ke Bawaslu terkait Aksi Relawan Jokowi-Ma’ruf Bagi-bagi Uang di Ciater Serpong, Kira-kira Gimana Endingnya?

Namun demikian ia membeberkan, pelanggaran para abdi negara itu hanya termasuk pelanggaran Undang-Undang lainnya. Sehingga yang berhak memberi sanksi adalah pejabat pembina kepegawaian atau KASN.

“Karena pelanggaran Pemilu itu ada yang disebut pelanggaran pidana Pemilu, admimistrasi, etik dan pelanggaran UU lainnya. Nah ini masuk dalam UU lainnya. Dan yang berwenang memberikan sanksi adalah pejabat pembina pegawai dan KASN. Itu sudah kami sampaikan hari ini ke KASN dan pejabat kepegawaian,” pungkasnya.

BACA :  499 Personel Amankan Pemilu 2019 di Kota Cilegon

Editor: Darussalam Jagad Syahdana



Memulai karir jurnalistik di BantenHits.com sejak 2016. Pria kelahiran Kabupaten Pandeglang ini memiliki kecenderungan terhadap aktivitas sosial dan lingkungan hidup.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *




Terpopuler