Jakarta – Calon presiden petahana Joko Widodo alias Jokowi, semestinya meminta maaf karena telah membeberkan data salah saat Debat Pilpres kedua. Sebab salah data dan angka-angka saat debat dapat berdampak serius.
Hal tersebut disampaikan Peneliti senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro saat menjadi narasumber diskusi publik ‘Rezim Jokowi Menebar Hoaks dan Kebohongan?’ di Sekretariat Nasional Prabowo – Sandiaga, Jakarta Pusat, Selasa 26 Februari 2019.
BACA JUGA: Bawaslu RI Proses Dugaan Kebohongan yang Disampaikan Jokowi saat Debat Capres
Dikutip dari Suara.com, Siti Zuhro menjelaskan, kesalahan data yang disebutkan Jokowi itu dapat menimbulkan perdebatan di ruang publik. Jokowi harusnya menyatakan permohonan maafnya usai berlangsung debat lantaran memberikan data yang salah. Permohonan maaf itu, kata Siti, setidaknya bisa menyelesaikan masalah dari kekeliruan Jokowi.
“Tapi kasus ini harus menjadi pembelajaran kita bahwa keliru angka yang disebutkan itu serius sekali dan seharusnya segera setelah perdebatan terjadi itu Pak Jokowi menyatakan minta maaf, minta maaf jadi selesai masalah,” tutur Siti.
“Minta maaf bahwa apa yang disampaikan ialah angka itu keliru nah itu yang tidak dilakukan,” sambungnya.
Menurutnya waktu dua menit yang diberikan dalam debat kedua Pilpres 2019 bagi masing-masing calon juga tidak mencukupi. Hal itu nantinya bisa berimbas pada penerimaan masyarakat yang tidak utuh dari penyampaian jawaban kedua calon presiden.
“Dua menit untuk menjawab pertanyaan itu tidak cukup apalagi dengan data jadi bisa dipahami kalau nantinya apa yang disampaikan oleh capres itu ternyata tidak utuh. Jadi argumentasinya tidak utuh bisa dipahami karena belum selesai kan gitu,” kata Siti.
Selain itu, Siti juga mengkritisi masih adanya serangan-serangan yang bersifat pribadi dalam debat pertama dan kedua. Ia pun berharap serangan pribadi terhadap capres dan cawapres tidak lagi terjadi pada debat ketiga.
“Apa yang harus kita usulkan untuk ke depan adalah agar kontestasi melalui debat ketiga itu jauh lebih mencerahkan dan mengedukasi. Jauh dari kemungkinan saling mengsubordinasi apalgi yang berkaitan dengan privat, urusan privat,” ucapnya.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
