Connect with us

Pemilu

Korban Penculikan 98 yang Kini Pimpin TKD Prabowo-Sandi Banten Tantang Jenderal TNI Pendukung Jokowi Lakukan Hal Ini

Published

on

Desmond Mahesa

Aktivis 98 korban penculikan yang kini menjabat Ketua DPD Gerindra Banten dan juga Ketua TKD Prabowo-Sandi Banten Desmond J. Mahesa menyebut pihaknya sedang menelusuri kemungkinan pemilih ganda terdapat di Banten.(FOTO: Dok.Banten Hits)

Jakarta – Aktivis 98 korban penculikan yang kini menjadi Ketua Tim Kampanye Daerah atau TKD Prabowo-Sandi Banten Desmond Junaidi Mahesa, bereaksi keras atas pernyataan Agum Gumelar, salah seorang jenderal TNI pendukung Jokowi yang juga anggota Wantimpres yang mengaku mengetahui kuburan aktivis yang diculik pada peristiwa 98.

“Ada dua hal tentang ini, berani enggak dia berikan testimoni secara terbuka? Kalau sekadar beri statement saja seperti ini kan, lucu saja ini orang,” tantang seperti dilansir merdeka.com, Selasa, 12 Maret 2019.

Pria yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini menilai, Agum menjadi bagian dari kejahatan kemanusiaan tersebut. Sebab, Agum merasa tahu tapi tidak diungkap.

“Kedua, sadar enggak dia sudah menyembunyikan kejahatan secara lama, harusnya dia dipidana, tidak menyampaikan fakta itu bisa dipidana,” jelas Desmond.

Dia heran, isu HAM selalu digiring saat Ketum Gerindra Prabowo Subianto mencalonkan diri sebagai presiden di pemilu. Desmond malah menganggap, Agum bagian dari penjahat HAM.

“Kok ngomong ini pada saat pemilu lagi, integritas dia, bagi aku ini penjahat juga, prinsipnya jangan merasa benar, dia penjahat juga karena mengetahui kejahatan tapi menyembunyikan, itu kan namanya penjahat,” tegas Desmond lagi.

Integritas Agum Gumelar Diragukan

Sebagai orang yang pernah diculik, Desmond ingin pihak-pihak yang terlibat dalam kasus penculikan bertanggung jawab. Tapi sudah lebih dari 20 tahun, kasus ini malah menguap begitu saja.

“Kapan Wiranto dan Faisal Tanjung bertanggung jawab?” kata Desmond.

Desmond pun menantang, Agum menunjuk dimana teman-temannya yang diculik dan hilang hingga sekarang dibunuh dan dikubur. Sebab, ini merupakan kejahatan luar biasa.

Jangan sampai, kejahatan HAM dimanfaatkan hanya untuk kepentingan politik. Terlebih, demi menjatuhkan seseorang yang tengah berkontestasi dalam Pilpres 2019.

“Pertanyaannya, dia berani enggak buka Apri, Soni meninggal di sini, Hamdun dimana? Gitu kan, Wiji Tukul dimana? Suyat dimana? Petrus dimana? Jadi kalau sekadar statemen tidak dilanjut tentang prosesnya, ya omong kosong.

“Bagi kami mantan korban dan keluarga korban, jangan hanya lempar seolah mengetahui dalam rangka menjatuhkan orang,” kata Desmond menambahkan.

Desmond sekali lagi meragukan integritas mantan Jenderal seperti Agum Gumelar. Sebab, isu HAM hanya dihembuskan ketika sedang ramai kontestasi Pilpres.

“Pelanggaran HAM tanggung jawab jenderal, jenderal kaya gini jelas begini jenderal yang tidak jujur melindungi kejahatan yang penjahat,” terang Desmond.

Agum sebagai Wantimpres Jokowi-JK juga didesak untuk melaporkan pengetahuannya tentang kejahatan HAM tersebut ke Komnas HAM. Tapi Desmond ragu, Agum akan melakukan hal tersebut.

“Lapor Komnas HAM, bikin tim, berani enggak Jokowi lakukan penyidikan secara benar, dimana peran Wiranto, dimana Agum pada saat itu. Kan harus kita bongkar, jangan korbankan Prabowo seorang diri, Agum terlibat enggak? Jangan ngomong kegedean, mengetahui sesuatu tapi dia sendiri penjahat juga,” tutup dia.

Sebelumnya, jagat media sosial diramaikan dengan pernyataan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jokowi-JK, Agum Gumelar soal penculikan aktivis pada 1998 lalu. Agum mengaku tahu dimana para aktivis itu dikubur usai dibunuh.

Kepentingan Politik Elektoral

Hal senada diungkapkan Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid. Dikutip dari tirto.id, Usman menilai, Agum Gumelar tak memiliki itikad dengan mengambil langkah baik untuk menyelesaikan kasus penculikan aktivis 1998. Agum sebaiknya membuka kasus penculikan aktivis 98 secara resmi agar bisa memberikan manfaat untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan politik elektoral sesaat.

BACA JUGA: Jenderal TNI Pendukung Jokowi Ungkit Kasus Penculikan 98, Amnesty Internasional Nilai Hanya untuk Kepentingan Politik Elektoral

“Jadi, tanpa membawa dokumen tersebut ke jalur yang seharusnya dan hanya membukanya di media maka terkesan itu hanya langkah politik elektoral jelang pemilihan presiden ketimbang langkah baik untuk menyelesaikan perkara penculikan dan penghilangan aktivis,” kata Usman seperti dilansir tirto.id, Selasa sore, 12 Maret 2019.

Isu penculikan yang menerpa Prabowo nyaris setiap lima tahun sekali disuarakan oleh para lawan politiknya. Isu penculikan tak digaungkan hanya ketika Prabowo Subianto bersedia menjadi calon wakil presiden mendampingi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada Pilpres 2009 silam.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana

Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-1015 bekerja sebagai produser di Info TV. Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

1 Comment

1 Comment

  1. Dodi Natsir

    15/03/2019 at 07:59

    Di artikel ini tidak dijelaskan kapan dan bagaimana Desmond pernah menjadi korban penculikan, apakah benar atau hanya pengakuan dia saja. Kalau benar, berarti Desmond membiarkan ambisi politik pribadinya untuk menutupi kejadian penculikan tahun 98 karena secara tidak langsung menurutnya isu penculikan tahun 98 hanya muncul karena menjelang pilpres untuk menyerang prabowo. Benarkah begitu?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen − 14 =

Trending