Connect with us

Advertorial

Era Digitalisasi 4.0, Pemkot Tangerang Sediakan Akses Internet di Seluruh Taman Kota

Published

on

Wali Kota Tangerang ketika menghadiri Rapat Paripurna. Dalam kesempatan tersebut Arief menyebutkan di era digitalisasi 4.0 penyediaan internet di seluruh taman kota sudah menjadi bagian RMPJD 2019-2023. (Istimewa)

Tangerang- Memasuki era digitalisasi 4.0 Pemerintah Kota atau Pemkot Tangerang mulai bebenah diri, sebagai daerah yang berbatasan dengan Ibu kota Jakarta sudah saatnya pemerintah menerapkan program pembangunan infrastruktur e-Government.

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan pembangunan infrastruktur e-Government telah menggunakan pemanfaatan teknologi menuju era digitalisasi 4.0 dimana seluruh aplikasi yang dibangun telah saling terintegrasi.

“Penyediaan akses internet pada taman – taman kota dan fasilitas umum serta pelayanan publik sampai ke tingkat RT dan RW. Itu semua sudah menjadi bagian dari Raperda RPJMD Kota Tangerang tahun 2019 – 2023,”kata Arief saat menghadiri Rapat Paripurna penyampaian jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi mengenai tiga Raperda Kota Tangerang di ruang rapat paripurna DPRD Kota Tangerang, Senin, 18 Maret 2019.

Bahkan, lanut Arief Pemerintah Kota Tangerang juga telah menyiapkan program – program unggulan yang akan dipertajam dalam RPJMD 2019 – 2023 diantaranya adalah program – program yang bersentuhan dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

“Penanganan simpang, penambahan koridor angkutan umum massal, sarana olahraga, peningkatan pembiayan UHC, serta program kampung tematik yang dikenal dengan Kampung Kita,”tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Arief juga menanggapi pertanyaan dari 9 fraksi DPRD Kota Tangerang terkait Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. 

“Berdasarkan hasil evaluasi kurang lebih dua tahun tentang intensitas dan beban kerja penyelenggaraan urusan pertanahan cukup diwadahi dalam bentuk bidang atau digabung dengan OPD yang menangani urusan pemerintahan yang satu rumpun,”jelasnya.

Sedangkan, untuk Raperda tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 17 tahun 2011 tentang retribusi tertentu, Arief menegaskan tidak akan ada perubahan tarif.

“Raperda yang diusulkan tidak merubah tarif, hanya penyederhanaan perhitungan retribusi dan mengenai mekanismenya telah sesuai dengan UU No. 12 tahun 2011,”tandasnya. (ADVERTORIAL)

Trending