Serang- Pembelian Kendaraan Dinas atau Randis di Provinsi Banten terus mendapatkan sorotan dan menjadi perbincangan hangat. Publik seakan dibuat tidak percaya ditengah banyaknya kondisi jalan yang rusak dan kesejahteraan yang minim di Provinsi Banten terdapat beberapa daerah yang rela merogoh kocek dalam dari APBD untuk membeli kendaraan mewah.
Bupati Pandeglang Irna Narulita memboyong kendaraan mewah Toyota Land Cruiser Prado dengan harga Rp. 1,9 Miliar, kebijakan Bupati wanita pertama di Pandeglang tersebut terus mendapatkan protes keras dari berbagai pihak. Bahkan Irna dianggap tidak lagi peduli dengan kondisi masyarakat yang mendambakan kondisi infrastruktur yang mulus.
Baca Juga: Wali Kota Serang Beli Mobil Dinas Rp 1,6 Miliar, Ternyata 30 Persen Warganya Masih BAB di Kebun
Setelah Irna, kini gelombang protes juga dilayangkan kepada Wali Kota Serang Syafrudin lantaran telah membeli kendaraan dinas mewah seharga Rp. 1,6 miliar ditengah kesengsaraan yang menyelimuti rakyat bahkan 30 persen warga Kota Serang masih melaksanakan Buang Air Besar (BAB) di kebun lantaran minimnya fasilitas MCK.
Protes keras diberikan Serikat Mahasiswa Sosialis Demokratik atau SWOT kepada Pemkot Serang. Bahkan mereka menganggap Wali Kota Syafrudin sudah tidak lagi becus dalam membuat kebijakan yang pro terhadap rakyat.
“Wali Kota Serang tidak bisa memberikan kebijakan yang proaktif terhadap rakyat, setelah menterlantarkan PKL, kini membeli Randis dengan harga yang tidak bisa diterima dengan akal sehat,”kata Sekretaris SWOT Serang, Jejen kepada BantenHits, Kamis, 21 Maret 2019.
Jejen menilai pembelian randis dengan harga selangit itu sungguh tidak bisa diterima dengan akal sehat mengingat masih banyak pembangunan dan kesejahteraan rakyat diabaikan, belum lagi kondisi Pendapatan anggaran daerah yang memprihatinkan”Kebijakan ini sama saja seperti mengiris-iris hati rakyat,”tegasnya.
Apalagi, Jejen mengaku telah mendengar isu Wali Kota kembali mengambil kebijakan untuk menganggarkan pengadaan mobil untuk Wakil Wali Kota beserta Organisasi Perangkat daerah (OPD).
“Kalau itu benar hanya akan menambah keruh suasana dan rakyat hanya menjadi tumbal,”tandasnya.
“Seharusnya, Kepemimpinan syafrudin-subadri harus bisa menciptkan keadilan dan kesejahteraan dalam pembangunan manusia, jika tidak memikirkan rakyat berarti sudah tidak waras,”tambahnya.
Editor: Fariz Abdullah
