Connect with us

Pemilu

Enam Guru di Banten Dipecat karena Pose Jari Prabowo-Sandi, Foto Gubernur di Billboard Jokowi-Ma’ruf Lolos Sanksi

Published

on

Melanggar Aturan, Bawaslu Instruksikan Penurunan Baliho Gubernur Banten dengan Jokowi-Ma'ruf di Depan Mall TangCity

Billboard Gubernur Banten Wahidin Halim bersama Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Ma’ruf di depan Mall TangCity dinyatakan melanggar. (Istimewa)

Tangerang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) memecat enam guru honorer yang berpose dan memegang stiker pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Foto enam guru honorer berpose dua jari viral di media sosial.

Kepala BKD Banten Komarudin mengatakan, enam guru yang berpose dua jari dan memegang stiker bertuliskan Prabowo-Sandi merupakan guru honorer di SMAN 9 Kronjo, Kabupaten Tangerang.

Keenam guru honorer tersebut dipecat karena sudah terbukti melakukan politis praktis di lembaga pendidikan dan menggunakan seragam beratribut Pemprov Banten.

“Sudah dipecat malam setelah ramai. Ya diputuskan oleh kepala diberhentikan sebagai tenaga belajar. Tidak boleh melakukan walauapun bukan PNS, gajinya kan tetap dari APBD,” kata Komarudin seperti dilansir okezone.com, Kamis, 21 Maret 2019.

Foto Gubernur di Billboard Jokowi-Ma’ruf Dinyatakan Melanggar

Tindakan tegas Pemprov Banten berbanding terbalik dengan kasus foto Gubernur Banten Wahidin Halim dalam billboard Jokowi-Ma’ruf di sejumlah jalan utama di Kota Tangerang, di antaranya di depan TangCity Mall.

Kasus tersebut dilaporkan Koordinator Tim Advokasi Masyarakat Pendukung Prabowo-Sandi (Tampung Padi) Ferry Renaldy ke Bawaslu Banten, Senin, 14 Januari 2019. Usai melaporkan kasus tersebut, Tampung Padi meminta Bawaslu segera menindaki laporannya demi kepastian hukum.

Terkait laporan  ini, Bawaslu Banten telah menyatakan, baliho Gubernur Banten Wahidin Halim bersama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Jokowi-Ma’ruf di depan TangCity Mall melanggar aturan. Bawaslu akan segera menurunkan baliho tersebut.

“Gubernur atau kepala daerah tidak boleh menguntungkan atau merugikan salah satu calon. Gubernur boleh kampanye kalau ambil cuti,” ujar Ketua Bawaslu Banten Didih M.  Sudih kepada awak media di Bawaslu Banten, Senin, 14 Januari 2019.

Didih tidak menampik, kepala daerah boleh memasang foto dan mendukung pasangan capres asalkan ia adalah petinggi partai pengusung capres.

Bawaslu Banten telah melimpahkan  perkara ini ke Bawaslu Kota Tangerang,  Rabu,  17 Januari 2019.

WH Tak Pernah Hadiri Pemeriksaan

Bawaslu Kota Tangerang melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait billboard dengan foto Gubernur Banten bersama Jokowi-Ma’ruf. WH yang kala itu jadi pihak yang diperiksa, tak pernah menghadiri pemeriksaan meski Bawaslu Kota Tangerang tiga kali melakukan pemanggilan.

Bawaslu Kota Tangerang akhirnya menyatakan laporan terhadap Gubernur Banten Wahidin Halim terkait foto di billboard bersama Jokowi-Ma’ruf tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu.

BACA JUGA: Sesuai Prediksi Warganet, Bawaslu Nyatakan Billboard Gubernur Banten dengan Jokowi-Ma’ruf Tak Melanggar

Keputusan tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Agus Muslim seusai Gakkumdu melakukan rapat koordinasi, Senin, 4 Februari 2019.

”Hasil putusannya tidak terpenuhi (unsur pelanggarannya). Itu sikap Gakkumdu,” kata Agus Muslim, 4 Februari 2019.

Keputusan Bawaslu Kota Tangerang tersebut ditengarai Ferry telah melanggar etika. Ferry kemudian melaporkan Bawaslu Kota Tangerang ke DKPP. 

BACA JUGA:  Bawaslu Kota Tangerang Resmi Dilaporkan ke DKPP soal Penanganan Kasus Bilboard Gubernur Banten dengan Jokowi-Ma’ruf

“Alasannya kami laporkan ada dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Bawaslu Tangerang terkait status laporan saya masalah bilboard (gubernur Banten dengan Jokowi-Ma’ruf) di Tangerang,” kata Ferry, Rabu, 13 Februari 2019.

“Sesuai Pasal 102 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tugas Bawaslu adalah memperoses kalau ada pelanggaran administratif, walaupun unsur tindak pidana tidak ada, seharusnya status laporanya mengimbau kepada WH (Wahidin Halim) maupun tim kampanye daerah agar tidak memasang gambar WH di Paslon 01,” jelasnya.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana

Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-1015 bekerja sebagai produser di Info TV. Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

1 Comment

1 Comment

  1. Dodi Natsir

    25/03/2019 at 06:06

    Koordinator Tampung Padi tidak paham bahwa untuk kepala daerah masih diperbolehkan kampanye selama tidak sedang dinas/kerja karena karena posisi kepala daerah itu dicalonkan dan diisi oleh kader partai, oleh karena itu kepala daerah masih punya hak dan kewajiban kepada partainya. Sementara untuk ASN sudah secara tegas diatur harus netral dan tidak boleh berpolitik praktis. Menurut saya Tim Tampung Padi hanya ingin pakai isu ini untuk menyerang kubu 01 di Banten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 + 4 =

Trending