Pandeglang – Resmi Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kabupaten Pandeglang angkat bicara soal tindakan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Bencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak atau DP2KBP3A Pandeglang yang menggelar Pelatihan Gender bagi politisi perempuan di luar lokasi terdampak tsunami seperti Carita.
Baca Juga: Alasan Tidak Efektif, DP2KBP3A Pandeglang Enggan Pakai Hotel di Kota Badak untuk Gelar Kegiatan
Ketua PHRI Pandeglang, Widiasmanto menilai alasan pihak DP2KBP3A yang menyebut bahwa hotel di Pandeglang tidak bisa di hutang atau kredit, tidak masuk akal. Pasalnya, masalah pembayaran hotel-hotel di Pandeglang juga bisa dilakukan hutang atau kredit tergantung kesepakatan kedua belah pihak.
“Itu tidak ada itu (Alasan DP2KBP3A) hotel yang tidak bisa dihutang dan harus cash. Jadi kalau alasan metode pembayaran tergantung kesepakatan antara hotel dengan yang punya kegiatan, jangan disama ratakan dong, semua hotel seperti itu (Tidak bisa dihutang),”kata Widi melalui sambungan telepon, Jum’at, 29 Maret 2019.
Pria yang juga menjabat GM Tanjung Lesung ini mempertanyakan hotel mana yang di sebut oleh pihak DP2KBP3A. Lantaran, setelah ia konfirmasi ke pihak pengelola hotel yang ada di Kabupaten Pandeglang tidak ada yang mengaku.
“Itu hotel mana? Saya tanya ke temen-temen (Pengelola Hotel) tidak ada. Mereka tidak tau, jadi dinas itu (DP2KBP3A) hotel mana yang di maksud,”tegasnya
Widi mengaku sangat menyayangkan hal itu. Karena menurutnya, Kabupaten Pandeglang masih butuh sentuhan dari tangan pemerintah paska terjadinya tsunami.
“Saya sangat menyayangkan ini, membuang-buang anggaran didaerah lain. Sementara daerah kita (Pandeglang) masih kelaparan, masih miskin,”lanjutnya.
Widi juga menambahkan, dampak dari kegiatan para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jika mengadakan kegiatan di hotel yang ada di Kabupaten Pandeglang. Kata Dia, perputaran uang di wilayah hotel tersebut akan meningkat.
“Jika kegiatan di hotel, bukan cuma hotel yang di untungkan. Para pedagang ikan, sayuran, beras dan yang lainnya, mereka juga di untungkan. Jadi perputaran uangnya ada. Multipilarnya banyak, pengangguran tidak akan berkurang, kalau hotel ada kegiatan, mereka (Pekerja) tidak akan di rumahkan. Emang Pemda siap pengangguran di Pandeglang bertambah?,”tambahnya.
Ia berharap, Bupati Pandeglang harus tegas menyikapi persoalan yang telah membuat para pemilik hotel di Pandeglang kecewa.
“Bupati harus tegas jika ingin Pandeglang bangkit paska tsunami, jadi bukan hanya intruksi saja. Semua OPD harus bersipat wajib mengadalam kegiatan di hotel yang ada di Pandeglang,”tandasnya.
Editor: Fariz Abdullah
