Connect with us

METROPOLITAN

Suarakan Dugaan Politisasi Jabatan hingga Korupsi, Siang Ini HMI Gelar Aksi Desak Gubernur Banten Wahidin Halim Mundur

Published

on

Seruan aksi HMI desak Gubernur Banten Mundur

Seruan aksi HMI desak Gubernur Banten Wahidin Halim mundur. (Istimewa)

Serang – Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Badko Jabotabeka-Banten Jumat siang ini, 5 April 2019 akan menggelar aksi mendesak Gubernur Banten Wahidin Halim mundur dari jabatannya.

Dalam seruan aksi yang diterima BantenHits.com, HMI menggugat politisasi jabatan publik yang terjadi di Provinsi Banten untuk kepentingan Pemilu 2019. Selain itu, kasus korupsi juga menjadi sorotan HMI.

“Menggugat Kepemimpinan WH Dari Politisasi hingga Tindak Korupsi” begitu tagline yang terpampang dalam seruan aksi yang disebar HMI lewat pesan WhatsApp.

BACA JUGA: Warganet Sebut-sebut KPK saat Komentari ‘Pengkhianatan’ WH, Ternyata Gubernur Banten Pernah Dilaporkan Dugaan Gratifikasi

BACA :  LSM di Lebak Demo Tuding Dinas Kebersihan Korupsi

HMI menyantumkan enam tuntutan dalam aksi yang rencananya akan digelar di depan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), mulai pukul 14.00 WIB ini. Aksi rencananya akan dipimpin Aliba Abdillah.

“Copot Wahidin Halim sebagai Gubernur Banten karena dinilai tidak netral dalam kontestasi pesta demokrasi,” seru HMI dalam poin pertama tuntutannya.

HMI juga mendesak, aparat mengusut tuntas keterlibatan sejumlah kepala dinas di Provinsi Banten yang masuk dalam grup WA pemenangan Fadlin sebagai calon anggota DPD RI. Fadlin tak lain anak Wahidin Halim.

BACA JUGA: Bawaslu Temukan Keterlibatan ASN Menangkan Anak Gubernur Banten

“Adili para oknum yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Banten,” tegas HMI.

BACA :  Dinas Damkar Tangsel Siapkan 6 Posko saat Libur Lebaran

“Segera benahi dan revitalisasi ASN di Provinsi Banten yang dinilai masih bobrok, ” lanjutnya.

Selanjutnya HMI juga mendesak agar Pemprov Banten menegakkan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan mewujudkan tata pemerintahan demokratis dan berkeadilan.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana

Terpopuler