Connect with us

Pemilu

Jokowi Ragukan Analisis Prabowo soal Kebocoran APBN, Ternyata Riset KPK Ungkap Nilai Kebocoran Lebih Besar

Published

on

Prabowo saat Debat Capres Kedua

Calon Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri debat Capres kedua, Minggu malam, 17 Februari 2019.(Foto: tempo.co)

Tangerang – Prabowo Subianto memaparkan analisis soal kebocoran anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebanyak 25 persen atau Rp 500 triliun dari nilai APBN Rp 2.200 triliun.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di hadapan ribuan pekerja yang menghadiri HUT ke-20 Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Hall Sport Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu, 6 Februari 2019.

“Bayangkan dengan uang ini kalau dipakai untuk kesejahteraan dan ekonomi. Kita bayangkan apa yang bisa dibuat. Saya bicara dengan pakar industri, dengan tadi 50 miliar dollar kurang-lebih kita bisa gabung 200 pabrik sehingga kota bisa ciptakan produk terbaik Indonesia,” kata Prabowo seperti dilansir detik. com.

Pernyataan putra begawan ekonomi Soemitro Djojohadikusumo ini sontak membuat orang-orang di Istana Negara bereaksi, termasuk Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla.

Bahkan, saat perayaan Imlek Nasional 2019 di JIEXpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 7 Februari 2019, Jokowi meminta Prabowo jangan asal bicara. Prabowo juga disarankan melapor ke KPK dengan membawa bukti-bukti.

“Laporin ke KPK dengan bawa bukti-bukti dan bawa fakta-fakta. Jangan asal… (sambil menunjuk mulut),” ujar Jokowi seperti dilansir detik.com.

Dua bulan setelah Prabowo melontarkan pernyataan kontroversial soal kebocoran APBN yang mencapai Rp 500 triliun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap pendapatan negara hingga saat ini masih belum maksimal. Bahkan, KPK menyebut adanya kebocoran pendapatan negara yang jumlahnya hampir Rp 2.000 triliun.

Dilansir kumparan.com, pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dalam sambutan saat Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Monitoring Online Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah antara Bank Jateng dengan Pemerintahan Daerah di Jawa tengah di Gumaya Tower Hotel, Semarang.

“KPK mulai tahun kemarin tidak hanya konsen pada biaya atau keuangan negara yang dipakai pejabat penyelenggara negara agar sesuai tujuan. Mulai tahun kemarin sudah bicara berapa harusnya penerimaan seluruh daerah yang bisa diterima kalau tidak terjadi kebocoran,” kata Basaria, Senin, 1 April 2019.

Menurut Basaria, angka itu didapat dari hasil penghitungan yang dilakukan Litbang KPK. Namun, ia tidak menjelaskan lebih detail mengenai hal tersebut.

“Perhitungan Litbang KPK, harusnya bisa terima Rp 4.000 triliun, tapi kenyataannya APBN kita Rp 2.000 triliun sekian, jadi hampir separuh, lebih mungkin. Kalau kita maksimal dan benar tidak ada kebocoran, maka Rp 4.000 triliun bisa dicapai,” ujar Basaria.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana

Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-1015 bekerja sebagai produser di Info TV. Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

Advertisement
1 Comment

1 Comment

  1. Dodi Natsir

    08/04/2019 at 17:37

    Apa yang dikatakan KPK melalui Ibu Basaria Pandjaitan itu disalah-artikan oleh prabowo dan tim suksesnya. Pernyataan Ibu Basaria sebenarnya adalah potensi APBN yg bisa mencapai 4000 triliun sementara sekarang masih 2400 triliun, lalu disalah artikan oleh prabowo dan pendukungnya bahwa telah terjadi kebocoran sebanyak 1000an triliun padahal tidak. Silakan dibaca di https://news.detik.com/berita/d-4501448/pimpinan-kpk-jelaskan-soal-kebocoran-rp-2000-t-yang-dibahas-prabowo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 − three =

Trending