Pandeglang – Ketua Gemasaba Pandeglang, Rian Supriatna menganggap alasan pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang terkait tumpukan logistik bagi korban tsunami di gudang dekat yayasan Sohibul Barokah, dan gudang BPBD tidak logis.
“Alasan Sekda (Pery Hasanudin) terkait logistik bantuan bencana tsunami yang masih menumpuk itu tak logis,” kata Rian kepada BantenHits, Kamis, 11 April 2019
Menurut Rian, masih banyaknya korban tsunami yang masih membutuhkan bantuan, seharusnya menjadikan pemerintah lebih aktif dalam pendistribusian bukan penimbunan yang bakal mengakibatkan logistik menjadi expired.
“Dulu ada korban tsunami harus menyerahkan Kartu Keluarga (KK) untuk mendapatkan logistik. Sekarang, korban tsunami harus mengajukan proposal agar mendapat logistik. Ini tidak logis,”ujarnya geram.
Mantan aktivis PMII Pandeglang ini menganggap, pengelolaan bantuan tsunami oleh pemerintah Pandeglang tidak transparan. Padahal, bantuan tersebut wajib di ketahui oleh publik agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tidak menurun.
“Pemerintah Kabupaten Pandeglang tidak transparan dalam mengelola bantuan untuk bencana tsunami, apalagi bantuan berupa uang yang mencapai Rp 5,6 M itu wajib diketahui oleh semua pihak baik sumbernya maupun penggunaanya secara detail,”pungkasnya.
Editor: Fariz Abdullah
