Connect with us

Pemilu

HMI Sebut Wahidin Halim Tengah Membangun Dinasti Baru di Banten

Published

on

Aksi lanjutan HMI tuntut Wahidin Halim Mundur

Badko HMI Jabodetabek-Banten kembali menuntut Wahidin Halim mundur dari jabatan Gubernur Banten menyusul keterlibatan tiga pejabat di Pemprov Banten untuk memenangkan anaknya yang mencalonkan DPD RI. (BantenHits.com/ Mahyadi)

Serang – Gubernur Banten Wahidin Halim dinilai tengah membangun dinasti baru dengan berbagai cara memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki.

Indikasinya, tiga pejabat di Lingkungan Pemprov Banten terbukti terlibat politik praktis memenangkan Muhammad Fadhlin Akbar, calon anggota DPD RI yang merupakan anak Wahidin Halim.

BACA JUGA: Tiga Pejabat Banten Terbukti Gabung Grup Timses Anak Gubernur, Ternyata WH Pernah Berkoar Minta ASN Netral saat Apel sampai Sebut Allah

Hal tersebut disampaikan Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam atau Badko HMI Jabodetabeka – Banten saat melakukan aksi unjuk rasa menuntut Wahidin Halim mundur di KP3B, Kamis, 11 April 2019.

BACA :  Bawaslu Kabupaten Lebak hingga Januari 2019 Terima 10 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

“Wahidin sebagai gubernur Banten hari ini tengah berupaya membangun dinasti baru dengan berbagai cara memanfaatkan kekuasaan, hal ini kami anggap akan mengembalikan Banten ke masa silam,” kata Korlap Aksi Aliga Abdillah.

Kembali Tuntut WH Mundur

Dalam aksi lanjutan tersebut, HMI kembali menuntut Wahidin Halim mundur dari jabatannya karena dinilai sudah tak pantas menjabat sebagai Gubernur Banten menyusul keterlibatan ASN dalam politik praktis.

Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN juga diminta mahasiswa segera menjatuhkan sanksi terberat kepada ASN yang terjerat pelanggaran netralitas pesta demokrasi.

Mahasiswa menilai, keterlibatan tiga ASN di Provinsi Banten mendukung calon DPD RI Fadlin Akbar yang juga merupakan anak Gubernur Banten Wahidin Halim menjadi tamparan keras bagi Pemprov Banten.

BACA :  Tiga Pejabat Gabung Timses Anak Gubernur Bisa Lolos, Ternyata KASN Tak Proses Sanksi karena Tak Dapat Tembusan Bawaslu

Hal ini juga sekaligus sebagai cerminan terhadap masyarakat Banten bahwa carut marut birokrasi sedang terjadi di Provinsi dengan julukan tanah jawara ini.

“Pemerintah provinsi Banten hari ini sedang terjangkit pelanggaran netralitas ASN sebuah pelanggaran yang sedang tumbuh subur di kalangan elit Pemprov Banten. Sanksi berat hati dijatuhkan kepada tiga ASN itu,” jelas Aliga.

BACA JUGA: Publik Tengah Soroti Bobroknya Moralitas ASN di Banten, KPK Umumkan Tanah Jawara Juara Korupsi di Indonesia

Keberadaan tiga ASN yang tidak netral, dikatakan Aliga menandakan bahwa ada hal yang tidak beres sedang terjadi di tubuh ASN Banten. Selain itu, kata Aliga hal ini juga telah menghianati amanat undang- undang dan mencoreng marwah provinsi yang mempunyai semboyan iman dan taqwa.

BACA :  KPU Banten Tetapkan DCS, 55 Bacaleg TMS

“Banten memisahkan diri dengan provinsi Jawa Barat dengan tujuan untuk memakmurkan rakyatnya. “Ayo Bersama Membangun Banten” tak lebih hanya sebatas jargon yang fana, yang abadi ialah bacakan uang rakyat bersama,” tukasnya.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana



Terpopuler