Connect with us

Pemilu

Jika Harus Bayar Massa, Maka Dana Kampanye di GBK Lampaui Donasi untuk Korban Tsunami

Published

on

Lautan Manusia di Kampanye Akbar Prabowo-Sandi

Lautan Manusia di Kampanye Akbar Prabowo-Sandi di GBK membentangkan bendera merah putih raksasa. (Foto: Indonesia today.com)

Tangerang – Lautan massa saat Kampanye Akbar Prabowo-Sandi di Gelora Bung Karno (GBK) , Minggu, 7 April 2019, menjadi fenomenal. Selain karena jumlahnya besar,  massa hadir ke kampanye dengan sukarela tanpa mengharap amplop atau nasi bungkus. 

Namun, belakangan kegiatan kampanye yang melibatkan massa di sejumlah wilayah, di antaranya Maluku, diwarnai isu massa bayaran. Informasi ini merebak setelah seorang koordinator massa yang belum dibayar panitia, memosting kekecewaannya di media sosial lantaran dia ditagih oleh massa yang direkrutnya.

Kiki Nuraini, sang koordinator menyebut, panitia menjanjikan uang Rp 50 ribu untuk setiap orang yang hadir pada kampanye pasangan Jokowi-Ma’ruf di Lapangan Pelabuhan Perikanan Bastiong Ternate, Maluku Utara, Minggu, 7 April 2019.

BACA JUGA: Massa Kampanye Jokowi-Ma’ruf di Maluku Tagih Rp 50 Ribu, Panitia Bantah Bayar Orang Tapi Akui Beri Uang Operasional

Tak hanya di Maluku, isu massa bayaran juga muncul menjelang pelaksanaan Kampanye Akbar Jokowi-Ma’ruf di Gelora Bung Karno. Isu muncul setelah beredar sebuah surat di media sosial yang isinya perintah dari DPW PKB DKI Jakarta bagi calegnya. Para caleg DPRD DKI Jakarta diminta membawa 100 orang pada kampanye Jokowi pada Sabtu, 13 April 2019 di Gelora Bung Karno (GBK).

“Setiap caleg membawa 100 orang peserta, DPW DKI Jakarta akan membantu uang Rp 50 ribu per orang,” bunyi surat tersebut.

PKB telah membantah surat perintah yang beredar tentang pengerahan massa dan memberikan uang Rp 50 ribu ke massa yang datang di kampanye akbar Jokowi-Ma’ruf di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Selatan. PKB menegaskan surat perintah itu adalah hoaks.

BantenHits.com coba menghitung, seandainya pengerahan massa bayaran benar terjadi dalam kampanye, maka untuk membuat GBK penuh sesak oleh massa butuh dana yang fantastis. Dana tersebut jauh lebih besar dibandingkan donasi untuk korban tsunami yang berhasil dihimpun di Kabupaten Pandeglang.

BACA JUGA: Hadiri Kampanye Akbar di Tangerang, Sandi Terharu Pendukung Selipkan Uang Rp 5 Ribu

Jubir TKN Ace Hasan Syadzily menyebut, kapasitas GBK tak lebih dari 150.000 orang. Pernyataan disampaikan untuk membantah klaim massa kampanye Prabowo-Sandi yang hadir Kampanye Akbar di GBK,  Minggu,  7 April 2019, mencapai 1 juta orang. 

Jika mengacu angka 150.000 orang yang disebut Ace, maka uang yang dibutuhkan untuk membayar massa Rp 7,5 miliar. Jumlah ini jauh lebih besar dari total bantuan korban tsunami di Pandeglang yang hanya mencapai Rp 5,6 miliar.

Berdasarkan catatan BantenHits.com, dari total dana bantuan itu, dana sebesar Rp 2,6 miliar di antaranya sudah terpakai untuk pembangunan Huntara bagi korban di Kecamatan Carita dan Labuan. Sisanya senilai Rp 3 miliar masih tersimpan di kas daerah.

Dikutip dari kompas.com, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, hingga Senin, 31 Desember 2018 pukul 13.00 WIB, jumlah korban meninggal dunia akibat tsunami Selat Sunda mencapai 437 orang.

Dari jumlah tersebut, Kabupaten Pandeglang paling parah terdampak tsunami. Tercatat korban meninggal dunia di wilayah ini paling banyak, yaitu 296 orang.

Kepala Bappeda Kabupaten Pandeglang Kurnia Satriawan mengatakan, pihaknya mendata sebanyak 1.033 rumah rusak akibat bencana tsunami di delapan kecamatan yang terdampak bencana.

Menurut Kurnia, angka tersebut terdiri dari beberapa tingkat kerusakan, seperti rusak ringan sebanyak 209, rusak sedang 115, rusak berat 162, dan rusak total atau rata dengan tanah berjumlah 547.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana

Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-1015 bekerja sebagai produser di Info TV. Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

Trending