Connect with us

METROPOLITAN

Parah! Menteri Jokowi Tak Satu Pun Patuh Laporkan LHKPN ke KPK

Published

on

PERINGATAN HKN BERSAMA PRESIDEN, MENKES RI 1_14

Presiden Joko Widodo alias Jokowi, Menkes Nila F Moeloek dan Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah senam bersama saat peringatan Hari Kesehatan Nasional di Puspemkot Tangerang. (FOTO: Humas Pemkot Tangerang)

Tangerang – Seluruh menteri di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo alias Jokowi diketahui tak ada satupun yang patuh melaporkan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga 31 Maret 2019.

Padahal, menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) undang-undang jelas mengatur pejabat negara wajib melaporkan harta kekayaannya secara berkala setiap tahun paling lambat 31 Maret di tahun berikutnya. 

Hal itu diatur dalam Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Data ini mengecewakan, para menteri tidak patuh lapor LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara),” kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana di Kantor ICW, Minggu, 14 April 2019 seperti dilansir CNNIndonesia.com.

Data itu diperoleh ICW setelah menelusuri laman ACCH-KPK, e-LHKPN, dan Pantau LHKPN pada 8 April. Hanya satu menteri yakni Mendag Enggartiasto Lukita yang melaporkan hartanya pada 2017. 

Namun, beberapa menteri seperti Menkeu Sri Mulyani, MenESDM Ignasius Jonan, Menko Polhukan Wiranto, dan Mendes Eko Putro terakhir melaporkan pada 2016.

Sebagian besar menteri melaporkan hartanya terakhir pada 2014, tak lama setelah dilantik Presiden Joko Widodo menjadi anak buahnya. Di antaranya Menko PMK Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menlu Retno Marsudi.

Beberapa menteri bahkan tercatat tak pernah melaporkan hartanya setelah menjabat, seperti Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Koperasi AAGN Puspayoga, Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita, Menhub Budi Karya, dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. 

Oleh sebab itu, ia menyuarakan revisi UU Tindak Pidana Korupsi untuk mempertegas sanksi pemidanaan bagi penyelenggara yang tak patuh LHKPN. 

“Perlu ada sanksi administrasi tegas misalnya penundaan gaji atau promosi jabatan. Bahkan sanksi pemecatan bagi yang tidak patuh dalam melaporkan LHKPN,” tuturnya.

Sanksi serupa juga bisa diberikan kepada pejabat yang melaporkan LHKPN tapi tidak seluruhnya benar atau menutupi kekayaan sesungguhnya.

Secara keseluruhan eksekutif berada di posisi pertama atas kepatuhan LHKPN dengan 75, 11 persen wajib lapor sudah melakukan tugasnya. Posisi kedua diisi MPR dengan 75 persen. Yudikatif menempati posisi ketiga dengan 61,06 persen dan DPR di posisi bontot dengan 56,50 persen.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana

Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-1015 bekerja sebagai produser di Info TV. Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

1 Comment

1 Comment

  1. Dodi Natsir

    17/04/2019 at 18:16

    Aturan melaporkan LHKPN ke KPK sebenarnya tumpang tindih dengan laporan pajak tahunan atau yg lebih dikenal dengan SPT Tahunan. Waktu pelaporannya juga hampir bersamaan sehingga harus memprioritaskan SPT karena kedudukan SPT yg penting berkaitan dengan pajak pendapatan. Sementara LHKPN hanya sebatas melaporkan, tidak ada tindak lanjut dari LHKPN yg sudah dilaporkan. Mudah-mudahan aturan LHKPN bisa diperbaiki di masa yang akan datang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen − fourteen =

Trending