Connect with us

Pemilu

Isu Liar ke Lembaga Survei; Berpihak karena Proposal Ditolak, Dapat Bayaran Fantastis hingga Latar Belakang Kader Parpol

Published

on

Survei Indo Barometer

Hasil survei Indobarometer yang dirilis di Hotel Le Dian, Kota Serang, Rabu (1/6/2016).(Banten Hits/ Mahyadi)

Tangerang – Polemik soal independensi lembaga survei masih ramai dibicarakan, seusai pelaksanaan Pemilu 2019 serentak di Indonesia. Muncul tudingan,  sejumlah lembaga survei dibayar peserta Pemilu 2019.

Bahkan, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dituding menerima Rp 450 miliar untuk mengatur hasil hitung cepat atau quick count Pilpres 2019 dengan memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf.

Terkait tudingan itu, Burhanuddin Muhtadi melaporkan pemilik empat akun media sosial ke Bareskrim Polri, Senin, 22 April 2019. Laporan itu atas dugaan kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Di saat tudingan liar dialamatkan ke sejumlah lembaga survei,  petinggi Lembaga Konsep Indonesia (Konsepindo Research and Consulting) Veri Muchlis Arifuzzaman ternyata terungkap merupakan caleg gagal Partai Golkar pada 2014.

Konsep Indonesia adalah salah satu lembaga survei yang turut mengumumkan survei elektabilitas pasangan capres-cawapres. 

Selain caleg gagal Partai Golkar, berdasarkan penelusuran BantenHits.com, Veri Muchlis Arifuzzaman adalah caleg gagal Partai Golkar untuk DPRD pada tahun tersebut, Veri juga tercatat sebagai Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Golkar Banten.

BACA JUGA: Polemik Quick Count; Burhanudin Muhtadi Dituding Terima Rp 450 Miliar, Direktur Konsepindo Ternyata Caleg Gagal Partai Golkar

Prabowo Tolak Denny JA

Polemik terkait lembaga survei ini semakin panas setelah Dewan Pembina Partai Gerindra, Mulyadi membeberkan penolakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto atas tawaran Denny JA sebagai konsultan politik di 117 pilkada serentak 2018. Penolakan itu kata dia yang membuat pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) itu merasa kecewa.

“Berawal dari Pilgub DKI yang bersangkutan akan membantu Anis-Sandi dengan proposal dia dijadikan konsultan di 117 pilkada 2018,” kata Mulyadi dalam keterangan yang diterima viva.co.id melalui WhatsApp, Selasa 23 April 2019.

Lanjut Mulyadi, ia menjadi saksi pertemuan tersebut sebab ia mengantarkan Denny menemui Prabowo dikediamannya di Hambalang. Dalam pertemuan itu, kata dia, Denny berharap berharap Prabowo memberikan disposisi supaya calon kepala daerah menunjuk LSI Denny JA sebagai konsultan.

“Saya yang antar ke Hambalang menenemui pak Prabowo. Tapi Prabowo menyerahkan keputusan ke masing-masing kandidat yang mendapatkan rekomendasi dari Gerindra dan. Itu membuat kecewa,” kata Mulyadi.

Mulyadi mengamini penyataan, Djoko Edhie S. Abdurrahman yang menuduh salah satu lembaga survei LSI Denny JA dirancang petahana memang ingin menjatuhkan Prabowo. LSI disebut-sebut dikontrak senilai Rp43 miliar.

Beredar Foto Yunarto Wijaya dengan Kubu 01

Selain menerpa petinggi tiga lembaga survei, isu liar keberpihakan lembaga survei juga dialami Bos Charta Politika Yunarto Wijaya. Sejak isu ramai,  beredar pesan foto berantai di aplikasi berbagai pesan WhatsApp.

Dalam foto tersebut,  Yunarto terlihat bersama Joko Widodo alias Jokowi,  juga bersama sejumlah petinggi dan tim pemenangan capres 01.

Sama seperti Burhanudin Muhtadi, Yunarto Wijaya, melaporkan lima akun media sosial ke Bareskrim Polri dengan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah.

Kelima akun tersebut diduga menyebarkan chat palsu yang menuduhnya melakukan kecurangan dengan mengatur hasil survei.

Laporan tersebut telah diterima dengan nomor LP/B/0382/IV/2019/BARESKRIM tertanggal 14 April 2019.

“Untuk yang sudah berhasil dilaporkan dan dirampungkan, yang pertama terkait dengan pembuatan chat palsu atas nama saya dan penyebarannya,” kata Yunarto di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 23 April 2019 seperti dilansir kompas.com.

Editor:  Darussalam Jagad Syahdana

Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-1015 bekerja sebagai produser di Info TV. Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

Trending