Tangerang – Pakar IT yang pernah diancam dibunuh karena menemukan DPT invalid pada Pemilu 2019, Agus Maksum, menemukan sejumlah kejanggalan pada sistem informasi penghitungan suara alias situng atau quick count yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Agus yang merupakan Tim IT Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengungkapkan kejanggalan tersebut saat konferensi pers terkait Situng KPU di Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 30 April 2019.
Ancaman pembunuhan terhadap Agus Maksum sebelumnya diungkap Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo–Sandiaga, Hashim Djojohadikusumo saat memperkenalkan sosok Agus Maksum diperkenalkan di acara deklarasi Aliansi Advokat Indonesia Bersatu di Balai Kartini, Jakarta, Kamis, 11 April 2019.
Terkait kejanggalan Situng KPU, Agus mengaku menemukannya setelah memantau laman resmi KPU.
“Suara untuk Prabowo dicekik, sementara Jokowi digelembungkan. Kemudian C1 belum ada, sudah di-entry. Semua C1 yang di-entry itu memenangkan suara Jokowi,” kata Agus Maksum seperti dilansir gatra.com.
Agus melanjutkan, pihaknya sudah menduga sebelumnya bahwa akan ada salah pemasukan atau entry data dokumen C1 dalam proses penghitungan ini, terlepas dari pihak mana yang bakal diuntungkan.
Ia bahkan mengaku, sudah ‘membuntuti’ KPU sebelum Pemilu dan menilai pola kerja KPU selalu begitu.
Suara Sudah Dihitung Tapi C1 Belum Terkumpul
Agus juga menjabarkan beberapa daerah seperti Jawa Tengah dan Sumatera dihitung KPU sebagai daerah dengan pemilih Jokowi terbanyak, namun dokumen C1-nya belum resmi dikumpulkan.
“C1 itu mandatory, mestinya, secara proses data entry di-upload dahulu. DPT sudah terupload komplit, baru kemudian formnya dibuka. Lah kok ini bisa bablas,” ucap Agus.
Selain menilai adanya kesalahan dalam penghitungan, Agus juga mengkritik keras disclaimer yang ditampilkan di laman resmi KPU.
Pada laman itu, lanjutnya, ada 4 poin disclaimer. Poin 1-3 misalnya dijelaskan bahwa KPU akan merevisi data jika terjadi kekacauan. Sedang poin 4, KPU bakal menghitung secara berjenjang.
Agus menilai disclaimer tersebut justru menunjukkan KPU tak bisa mengantisipasi kekacauan.
“Disclaimer itu kan biasanya dibuat untuk sesuatu yang tidak bisa antisipasi, di luar kontrol. Poin 1, 2, 3, 4 itu sesuatu yang harusnya sudah bisa dikontrol dari awal secara detil. Proses itu kan sudah ada desainnya dari awal,” terang Agus.
Kecurigaannya tak berhenti sampai di situ. Agus juga melihat adanya kemungkinan lain penyebab kejanggalan penghitungan ini, yakni adanya penyusup atau hacker.
“Atau yang kedua, sebenarnya mereka sudah melakukan secara detil dari awal. Tetapi ada ‘intruder’ di dalam sistem IT itu. Saya sudah membicarakan ini sebelum pencoblosan, ‘Pak KPU, ini di dalam sistem Anda ada intruder, hacker yang berusaha masuk’,” ujar Agus seraya menirukan ucapannya kepada pihak KPU.
“Ini bukan sekadar virus, tapi itu manusia hidup. Dia bisa mengotak-atik data, faktanya ada 17 ribu lebih DPT dengan tanggal lahir sama. Itu bisa berada di dalam satu TPS di mana (jumlah) bisa mencapai 230 orang yang bertanggal lahir sama. Itu terstruktur, masif pada kecamatan atau wilayah tertentu. KPU waktu itu mengakui itu sebagai salah ketik,” papar Agus menambahkan.
Agus meyakini kesalahan, selain jenis yang disebutkan di atas, tak sekadar salah ketik. Sebab, lanjutnya, kesalahan ditemukan di sekitar 19.400 TPS dalam 5 provinsi Pulau Jawa.
“Itu enggak masuk di akal saya,” katanya.
Agus menilai kejadian ini layak untuk diaudit dan pihak yang curang ditangkap.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
