Serang – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam atau Badko HMI Jabodetabek-Banten membongkar bagaimana para mafia pendidikan di Provinsi Banten menguras duit rakyat atas nama kepentingan pendidikan.
Indikasi praktik koruptif di Tanah Jawara itu diungkap HMI saat menggelar aksi unjuk rasa mendesak Gubernur Banten Wahidin Halim dan wakilnya Andika Hazrumy mundur dari jabatannya, Kamis, 2 Mei 2019.
Kritik terhadap anggaran pendidikan juga disuarakan Serikat Mahasiswa Sosialis Demokratik (SWOT). Mereka mempertanyakan anggaran Rp 3 miliar untuk pengadaan kebutuhan UNBK di Kota Serang.
Kritik disampaikan SWOT lewat aksi memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), di depan Kantor Gubernur, KP3B (Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten), Curug, Kota Serang, Kamis, 2 Mei 2019.
“Anggaran Rp 3 miliar jadi hal yang aneh, apabila hanya mampu menghasilkan 440 unit komputer seharusnya bisa lebih dari itu, dengan anggaran yang sangat fantastis tersebut,” kata Jejen Sekretaris Jenderal (Sekjen) SWOT Kota Serang di sela-sela aksi.
Ia mengibaratkan jika dengan anggaran Rp 3 milliar hanya mampu menghasilkan 440 unit, maka secara kasarnya, satu unit komputer dibeli dengan harga Rp 6,8 juta.
“Itu harga komputer macam apa? Padahal standarnya kalau kita coba cari, komputer untuk UNBK itu paling mahal seharga Rp 2 juta rupiah,” kata Jejen.
Oleh sebab itu, Jejen menduga, ada pihak yang bermain dalam proses pengadaan komputer untuk UNBK tersebut. Karena harga tersebut sangatlah tidak wajar.
“Kalaulah kita pangkas sebesar Rp 1 Miliyar untuk biaya pengiriman dan operasional, maka harga komputer tersebut tetap berada di kisaran Rp 4 Juta. Maka patut diduga ada permainan dibalik pengadaan komputer tersebut,” paparnya.
Sementar di tempat berbeda Kadindinbud Kota Serang, Ahmad Zubaedillah pernah berkata, bahwa dari anggaran sebesar Rp 3 miliar untuk pengadaan barang sebanyak 440 unit komputer.
“Ini semua bentuk peningkatan dari Pemkot Serang untuk fasilitas pendidikan,” jelasnya.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
