Connect with us

METROPOLITAN

Terungkap Transkrip Pembicaraan Kepala Dispenda Banten Diduga Atur Proyek Pengadaan Komputer UNBK 2018

Published

on

Puluhan Pelajar SMAN 1 Sajira ketika mengikuti Gladi Bersih UNBK.

Serang – Langkah mahasiswa di Banten yang tergabung Badko HMI Jabodetabek-Banten membongkar praktik culas sejumlah elite di Banten yang menguras anggaran pendidikan untuk rakyat patut diapresiasi.

Pengungkapan dugaan korupsi di sektor pendidikan ini menyeret sejumlah pejabat, politisi, bahkan anak gubernur Banten berinisial FA.

BACA JUGA: Ini Kejanggalan-kejanggalan Proyek Pengadaan Komputer UNBK 2017 Rp 40 M di Banten yang Seret Nama Anak Gubernur dan Staf Ahli

Selain pengadaan komputer UNBK 2017 yang diduga bermasalah, ternyata pengadaan komputer UNBK 2018 juga sama bermasalah.

Dalam dokumen yang diterima BantenHits. com disebutkan, pada APBD Banten Tahun 2018, di Dinas Pendidikan Provinsi Banten terdapat anggaran Pengadaan Komputer UNBK senilai Rp 25 M untuk pengadaan 100 paket atau 2.000 unit komputer merek ASUS.

Berdasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Surat Penyediaan Dana-nya direncanakan direalisasikan pada triwulan ke empat. Akan tetapi penyediaan anggaran tersebut ternyata pengadaan barangnya dilaksanakan pada akhir Februari 2018.

BACA :  Netizen Minta Polisi Penembak Siswa di Pandeglang Dipecat

Pihak vendor yang ditunjuk dalam e-katalog adalah PT Astragraphia Exprins Indonesia, dengan nilai kontrak sebesar Rp 24,9 M. Proses penunjukan e-purcashing perusahaan tersebut dilakukan oleh Pejabat Pengadaan atas perintah Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pembayaran Dicairkan Kepala Dinas

Namun, yang menarik dalam dokumen juga diungkap percakapan Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Banten Joko Waluyo yang diminta bantuan oleh Opar Sohari, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Banten pada November 2018.

“Mas, tolong bantu pencairan dana pengadaan Komputer UNBK 2018. Sebab uang teman saya, H. Mukmin sebesar Rp 1,2 M dipakai oleh si Ucu untuk mengurus komputer itu. Sudah terlalu lama Mas, sejak Februari uang itu dipakai,” ungkap Opar dalam dokumen tersebut.

BACA :  AMK Harap Hakim MK Tidak Putus PSU

Merespons permintaan Opar, dalam pertemuan tersebut, Sekdis Pendidikan Joko Waluyo mengiyakan permintaan tersebut.

“Iya nanti akan dibayarkan, setelah ada review dari Inspektorat,” demikian tetungkap dalam dokumen.

Namun di luar sepengetahuan KPA, ternyata pada tanggal 8 November 2018 pembayaran sudah dilakukan oleh PA, yakni Kepala Dinas Pendidikan Banten Engkos Kosasih dan PPTK Ganda Dodi Darmawan.

Pembayaran tersebut, patut diduga menyalahi aturan. Pasalnya, dalam Permendagri No.13 tahun 2006 telah diatur mekanisme pembayaran dimaksud. Yang berwenang untuk mencairkan atau membayarkan adalah KPA bukan PA. PA hanya bisa melakukan pembayaran apabila KPA berhalangan tetap.

Fee Rp 60 Juta untuk yang Klik

Dokumen juga mengungkap, petugas yang meng-klik saat dilakukan lelang elektronik bernama Sendi Risyadi, yang diduga telah menerima uang sebesar Rp 60 juta dari marketing PT Astra Grafia Exprins Indonesia, yakni saudara Ucu.

BACA :  645 Personel Polresta Tangerang Dilibatkan dalam Operasi Ketupat 2018

Kejanggalan lainnya yang terungkap, ternyata sebelum dilakukan proses pembayaran, seharusnya Inspektorat melakukan review terhadap komputer UNBK tersebut. Namun hal itu tidak dilakukan. Bahka, setelah di-klik, pengiriman barang terjadi keterlambatan.

Pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat juga hanya berdasarkan jumlah barang, tidak dilakukan pemeriksaan spesifikasi barang. Pengadaan Komputer UNBK ini juga dilelangkan pada saat anggarannya belum siap. Penunjukan Penyedia Jasa dilakukan di triwulan pertama, sedangkan penyediaan dana dilakukan di triwulan keempat. Sehingga terjadi keterlambatan pembayaran.

Saat terjadi pembayaran, seharusnya pembayaran dilakukan verifikasi oleh Inspektorat. Tetapi hal itu tidak dilakukan. Demikian pula temuan kekurangan volume tidak diperhitungkan. Bahwa hasil pekerjaan tidak dilakukan pemeriksaan oleh Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada saat barang dikirim.

Dugaan sejumlah korupsi di Dinas Pendidikan Banten kini tengah ditangani Kejaksaan Tinggi Banten. Hingga berita dipublish, BantenHits.com masih mengupayakan konfirmasi pihak terkait.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana



Terpopuler