Connect with us

METROPOLITAN

Tak Main-main, WH Layangkan Rekomendasi Pembekuan Izin Operasional PO Murni Jaya ke Kemenhub

Published

on

WH usai melantik wali kota dan wakil wali kota Serang

Gubernur Banten Wahidin Halim seusai melantik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang Syafrudin-Subadri Usuludin. WH berharap pemimpin baru di Kota Serang mampu menjawab tantangan di ibu kota provinsi. (BantenHits.com/ Mahyadi)

Serang- Kekecewaan Wahidin Halim terhadap angkutan umum Perusahaan Otobus atau PO Murni Jaya nampaknya bukan hanya gertakan belaka. Gubernur Banten ini resmi melayangkan surat rekomendasi pembekuan izin operasional PO Murni Jaya, Selasa, 7 Mei 2019.

Melalui surat nomor 551/1548-DISHUB/19 pria yang akrab disapa WH ini juga melayangkan rekomendasi pembekuan untuk PO Murni. Keduanya dinilai sudah tidak laik beroperasi lantaran kerap kali terlibat kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa lantaran pengemudi sering ugal-ugalan.

“Kecelakan ini kan bukan pertama kali, bahkan cukup sering. Korbannya juga ada yang sampai kehilangan nyawa. Jadi saya harap bisa ditindak tegas,”kata Wahidin Halim kepada sejumlah awak media.

WH berharap Kemenhub bisa mengabulkan rekomendasi pembekuan Operasional PO Murni Jaya dan Murni selama 12 bulan lantaran kedua bus tersebut selalu ugal-ugalan di jalan Raya dan membahayakan banyak orang.

Rekomendasi pembekuan izin juga, sambung Wahidin dirasa sudah  sesuai dengan pasal 108 Permenhub nomor PM 15 tahun 2019 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek, diantaranya yakni mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin penyelenggaraan paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 bulan.

Selanjutnya, dalam hal tidak melakukan perbaikan pelanggaran berat, pemegang izin agar dikenai sanksi pencabutan izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek.

“Saya harap nanti Kemenhub bisa memanggil manajemen perusahaannya, agar perusahaan juga dapat memperbaiki kesalahannya,” terangnya.

WH juga meminta manajemen perusahaan harus bertanggung jawab penuh terhadap operasional supir, kondektur dan kondisi bus, apakah sudah layak jalan atau belum.

“Manajemen perusahaan turut andil, harusnya dia bisa cek fisik kendaraannya memadai atau tidak, sopirnya kompeten atau tidak, SIM nya diperbaharui atau tidak,” jelasnya.

Baca Juga: Tak Hanya Wahidin Halim, Bupati Pandeglang Juga Ingin Izin Operasional Bus Murni Jaya Dicabut

Untuk diketahui berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Aliansi Advokat Peduli Transoprtasi Publik Banten (APTB) dan dikutip dari Komunitas Bus Murni Watch (BMW), tahun 2017 terjadi 4 kali kecelakaan dengan jumlah korban tewas 4 orang, luka berat 39 orang.

Kemudian tahun 2018 terjadi 2 kali kecelakaan, 1 orang luka berat. Lalu tahun 2019, terjadi 3 kali kecelakaan dengan jumlah korban 1 orang tewas, dan 6 orang luka berat.

Editor: Fariz Abdullah

Trending