Tangerang – Mantan pemred televisi terkemuka di Indonesia yang menjadi Caleg Partai Perindo Arya Sinulingga disebut tengah stres karena gagal melenggang ke Senayan.
Hal tersebut diungkapkan Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra, Andre Rosiade, Kamis, 16 Mei 2019. Pernyataan dilontarkan Andre menanggapi komentar Arya Sinulingga yang meminta agar anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra tidak digaji.
“Ini Arya ini asbun gitu, ngigau karena caleg gagal jadi stress akhirnya ngigau. Jadi akhirnya asbun,” kata Andre seperti dilansir Suara.com–jaringan BantenHits.com.
Arya Sinulingga pada Pemilu 2019 maju menjadi Caleg Partai Perindo dari Dapil III Sumatera Utara. Partai Perindo merupakan partai yang didirikan bos media Hary Tanoesoedibjo.
Selain Caleg Partai Perindo, Arya juga merupakan Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf.
Sebelumnya, Arya Sinulingga mengatakan, jika para anggota Partai Gerindra tidak membayar pajak, maka seharusnya anggota DPR RI Fraksi Gerindra tidak digaji.
Menurutnya ini adalah konsekuensi dari tidak membayar pajak karena gaji anggota DPR berasal dari pajak.
“Kalau gitu, kita minta DPR RI jangan kasih gaji kepada anggota DPR dari Gerindra dan juga jangan dikasih THR karena dia hidup dari pajak. Baik ketuanya sampai bawah-bawahnya jangan dikasih gaji dan seluruh staf pendukungnya jangan dikasih gaji,” ujar Arya di Posko Cemara Menteng, Jakarta Pusat.
Pernyataan itu sebagai respon dari pernyataan Waketum Partai Gerindra Arief Puyouno yang menyebut partai yang diketuai Prabowo Subianto tidak akan akan masuk parlemen periode 2019-2024.
Puyouno menegaskan, hal itu akan dilakukan oleh Caleg Gerindra yang terpilih di Pilpres 2019 sebagai bentuk tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019.
“Wong kita enggak ngakui pemerintahan yang terbentuk oleh Pilpres 2019. Sebagai konsekwensinya nolak hasil Pilpres, TKN akalnya pendek ya,” katanya.
Meski demikian, ia menyebut akan tetap bayar pajak sampai pemerintahan yang dipimpin oleh Jokowi – Jusuf Kalla berakhir.
“Sekarang hingga Oktober 2019 harus bayar pajak karena pemerintahan Joko Widodo – JK itu masih memerintah dan dihasilkan dari Pemilu yang legitimate ya,” katanya.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
