Connect with us

METROPOLITAN

HMI Sarankan Investigasi Kasus Dugaan Jual Beli Formulir Adminduk di Lapak Fotokopian Libatkan Tim Saber Pungli

Published

on

Formulir F.1-16 yang diduga diperjualbelikan di lapak FotoCopy. (Istimewa).

Pandeglang – Pemerintah Kabupaten Pandeglang melakukan investigasi terkait dugaan jual beli formulir kartu kekuarga (KK) atau F1.16 dilapak Fotokopi belakang kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Pandeglang.

Menyusul adanya warga yang mengeluhkan pembelian Formulir Administrasi Kependudukan (Adminduk) sebagai salah satu persyaratan untuk mengurus pembuatan Kartu Keluarga (KK).

Mendanggapi hal itu, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang meminta Pemerintah Kabupaten Pandeglang transfaran terkait hasil investigasi tersebut, karena banyak masyarakat yang ingin tau soal dugaan jual beli itu.

“Baiknya pemerintah transfaran, karena kami juga menunggu hasilnya,” kata Ketua HMI Cabang Pandeglang, Fikri Anidzar kepada Bantenhits, Minggu, 19 Mei 2019.

Fikri juga menyarankan agar pemerintah kabupaten pandeglang menggandeng aparat penegak hukum (APH) dalam melakukan investigasi.

“Harusnya aparat penegak hukum juga dilibatkan. Di kita juga ada tim Saber Pungli kan?,”ungkapnya.

Baca Juga: Ramai Kabar Jual Beli Formulir Adminduk di Lapak Fotokopi, Pemkab: Kita Investigasi

Sebelumnya, kabar dugaan jual beli formulir adminduk itu mencuat ketika dikeluhkan oleh warga yang hendak mengurus KK di Disdukcapil Pandeglang. Dia mengaku diarahkan terlebih dahulu untuk membeli formulir F-1.16 ke lapak fotocopi dengan harga Rp500 per-lembar oleh petugas yang memegang nomor antrian.

Praktik jual beli itu, langsung di bantah oleh Sekertaris Disdukcapil Pandeglang, Raden Saeful menurutnya F1.16 tidak dijual belikan di fotokopian.

Editor: Fariz Abdullah

Trending