Connect with us

Pemilu

Akses Medsos Dibatasi, AJI Sebut Pemerintah Berpotensi Langgar Konstitusi

Published

on

Menko Polhukam Wiranto di UT

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu 22 Mei 2019 menyatakan, pemerintah membatasi akses medsos. FOTO: Wiranto dalam sebuah kesempatan di Kota Tangsel. (Dok.BantenHits.com)

Jakarta – Pembatasan akses medsos khususnya fitur penyebaran video dan gambar yang dilakukan pemerintah, tak sesuai dengan Pasal 28F Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum AJI Indonesia, Abdul Manan, Kamis, 23 Mei 2019.

Menurut Manan, pembatasan juga dinilai sebagai tindakan keterlaluan pemerintah yang merugikan seluruh lapisan masyarakat di bawah, terutama perusahaan bisnis yang selama ini mengandalkan bisnisnya pada internet.

“Aji mendesak pemerintah segera mencabut kebijakan pembatasan akses media sosial itu. Kami menilai langkah ini tak sesuai Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi,” ujar Maman seperti dilansir TIMES Indonesia.

Manan menjelaskan, masyarakat dalam berkomunikasi sudah dilindungi undang-undang, apalagi terkait dengan menerima dan menyampaikan informasi, dia mengecam Pemerintah jika terus dibiarkan kasus pembatasan akses internet tersebut.

Pemerintah bisa melanggar aturan yang berlaku dengan melakukan pembatasan akses secara sepihak kepada warganegara nya sendiri.

“Tidak hanya itu, bahkan masyarakat sudah dilindungi dengan undang-undang salah satunya dalam pasal 19 Deklarasi Umum HAM, yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi,” ucapnya.

Sebelumnya, Pemerintah memutuskan membatasi akses terhadap media sosial, khususnya fitur penyebaran video dan gambar, akibat demonstrasi yang berujung dengan bentrokan dan pembakaran sejak Selasa 21 Mei 2019 malam lalu, dan berlanjut hingga hari berikutnya. Kericuhan ini terjadi di Kawasan Thamrin Jakarta Pusat dan Slipi Jakarta Barat.

Pembatasan akses medsos ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu 22 Mei 2019. Pemerintah merujuk pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai dasar hukum mengeluarkan kebijakan ini.

Menurut Wiranto, pembatasan akses medsos yang bersifat sementara ini untuk menghindari berita bohong tersebar luas kepada kepada masyarakat tentang peristiwa beberapa hari belakangan ini. Wiranto tidak memastikan kapan pembatasan ini akan dicabut, karena sangat bergantung terhadap situasi keamanan di dalam negeri. 

Editor: Darussalam Jagad Syahdana

Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-1015 bekerja sebagai produser di Info TV. Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

Trending