Connect with us

Pemilu

Geger Jabatan Ma’ruf Amin di BUMN, Tokoh-tokoh TKN Tak Kompak

Published

on

KH. Ma'ruf Amin acara milad ke-75 Ponpes Nurul El-Falah Kabupaten Serang

Calon Wakil Presiden Ma’ruf Amin. (BantenHits.com/ Mahyadi)

Jakarta – Tim Hukum Prabowo-Sandi membongkar fakta mencengangkan terkait Ma’ruf Amin yang masih tercatat sebagai Dewan Pengawas Syariah di dua perbankan milik BUMN, yakni Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah.

“Menurut informasi yang kami miliki, pak calon wakil presiden, dalam laman BNI Syariah dan Mandiri Syariah, namanya masih ada, dan itu berarti melanggar pasal 227 huruf p (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,” ujar Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, Senin 10 Juni 2019.

BACA JUGA: Selain soal Ma’ruf Amin Diduga Langgar UU, Tim Hukum Prabowo-Sandi Isyaratkan Ada Bukti Lain untuk Batalkan Kemenangan Jokowi

Menyikapi soal ini, tokoh-tokoh di Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf tak satu suara.

Wakil Ketua TKN Asrul Sani menyebut, Dewan Pengawas Syariah pada bank syariah seperti Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah bukan karyawan, atau direksi atau komisaris yang merupakan pejabat badan usaha berbentuk perseroan terbatas. Sementara, Juru Bicara TKN Arya Sinulingga memastikan ketika Ma’ruf mendaftar sudah mundur dari semua jabatan publik.

Menurut Asrul, apa yang dinamakan sebagai BUMN sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN, yakni sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari penyertaan langsung negara melalui kekayaan negara yang dipisahkan.

Sedangkan, Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Syariah bukan BUMN dalam arti sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UU BUMN. Oleh karena pemegang saham BSM adalah PT. Bank Mandiri dan PT. Mandiri Sekuritas. Sedangkan BNI Syariah yang menjadi pemegang sahamnya adalah PT. Bank BNI dan PT. BNI Life Insurance.

“Jadi apa yang didalilkan sebagai tambahan materi baru oleh Tim Kuasa Hukum Paslon 02 itu adalah hal yang mengada-ada dan tidak didasarkan pada pemahaman yang benar atas isi aturan UU terkait,” kata Arsul kepada wartawan, Selasa, 11 Juni 2019 seperti dilansir suara.com.

Namun Arya memastikan, Ma’ruf telah mundur dari jabatan Dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah saat mendaftar menjadi cawapres.

“Enggak ada masalah, pertama, kelihatan teman-teman 02 tak paham aturan, ketika beliau mendaftar itu sudah mengundurkan diri terhadap semuanya, apapun yang menyangkut urusan publik,” kata Arya saat dihubungi wartawan, Selasa 11 Juni 2019 seperti dilansir viva.co.id.

Ia menuding tim hukum 02 hanya mencari-cari alasan saja dengan berbagai cara untuk mencari kesalahan Ma’ruf. Sebab KPU diklaim juga sudah mengklarifikasi soal hal tersebut.

“Dan saya yakin ini enggak akan bisa dipermasalahkan. Karena KPU pun sudah mengklarifikasi itu sebelumnya,” kata Arya.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana

Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-1015 bekerja sebagai produser di Info TV. Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

Trending