Serang- Pemerintah Provinsi Banten menggelar rapat koordinasi reaktivasi jalur Kereta Api atau KA Rangkasbitung-Labuan di Aula Bappeda Provinsi Banten, KP3B, Curug Kota Serang, Kamis, 13 Juni 2019.
Menyusul reaktivasi jalur KA yang sudah ramai dibicarakan sejak tahun 2018 ini akan dilakukan dalam dua segmen. Dimana Segmen pertama sepanjang 18,7 km antara Rangkasbitung – Pandeglang pada Tahun Anggaran 2019 – 2021. Sedangkan segmen kedua sepanjang 37,7 km antara Pandeglang – Labuan pada Tahun Anggaran 2020 – 2022.
Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Al-Muktabar mengaku Pemprov Banten sangat serius dalam merespon kebijakan – kebijakan nasional. Sehingga dalam penanganan dampak sosial reaktivasi jalur kereta api harus memposisikan masyarakat menjadi subjek pembangunan.
Kita harus merubah paradigma masyarakat bahwa masyarakat itu adalah subjek pembangunan bukan lagi objek,”kata Al-Muktabar dalam siaran pers yang diterima BantenHits.
Ia menginginkan adanya keterbukaan dalam proses reaktivasi tersebut sehingga tidak terjadi prasangka buruk dari masyarakat. Bahkan, tegas Al-Muktabar reaktivasi ini harus memunculkan kearifan lokal dalam rangka membangun kesetaraan dan keadilan.
“Karena kita tidak ingin efek dari pembangunan tersebut berakibat buruk kepada proses pembangunan reaktivasi jalur kereta api,”tegasnya.
Al-Muktabar meminta Kementerian Perhubungan RI yang menjadi leading sektor pembangunan reaktivasi jalur kereta api agenda – agenda rapat sifatnya menjadi fungsional.
“Jadi harus benar – benar bermanfaat,”imbuhnya.
Hadir dalam kesempatan tersebut perwakilan dari Kementerian Perhubungan RI, Kepala Dinas Perhubungan Prov. Banten, Kepala Bapeda Prov. Banten, Kepala Biro Bina Infrastruktur Setda Banten serta perwakilan dari Pemerintah Kab, Lebak dan Pandeglang.
Editor: Fariz Abdullah
