Pandeglang – Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu kabupaten berstatus tertinggal di Provinsi Banten. Pada 2020, Kabupaten Pandeglang akan menggelar pilkada. Lalu, seperti apa posisi keuangan daerah ini?
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Ramadani memperkirakan anggaran untuk kebutuhan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 yang bersumber dari APBD Pandeglang mencapai Rp 100 miliar.
Kendati demikian, pihaknya baru menerima proposal pengajuan dana Pilkada 2020 yang perlu diverifikasi terlebih dahulu.
“Kayanya agak lumayan. Total, hampir mendekati Rp 100 miliar deh. Untuk semua itu yah. Tapi baru mau kita bahas, kan proposalnya baru masuk ini, nanti kita akan buat tim verifikasi. Kita akan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan kita dan tentunya satuan harga belanjanya juga satuan harga kita (daerag) acuannya jangan APBN atuh,” kata Ramadhani, Jumat, 14 Juni 2019.
Jika mengacu kepada tahapan pilkada yang telah diselenggarakan pada tahun 2015 lalu, biaya Pilkada menghabiskan anggaran sebesar Rp 60 miliar. Akan tetapi, pada 2020 bisa mengalami kenaikan dari satuan harga belanja.
“Kalau pilkada tahun lalu itu kisaran Rp 60 miliaran dan itu sudah selsai semuanya. Kalau naik pasti, kaitan dengan standar satuan harga belanja honor dan lain sebagainya. Tapi, kalau untuk logistik tidak akan beda jauh,” ujarnya.
Di samping itu, Ramadhani juga menegaskan bahwa yang menjadi barometer untuk pendanaan salah satunya dari kebutuhan tempat pemungutan suara.
“Mungkin yang harus nanti kita cek kembali dengan teman-teman KPU adalah jumlah TPS. Karena, yang paling signifikan itu ya jumlah TPS. Nanti bisa saja dari satu TPS hak pilihnya mencapai 60 orang, kalau Sekarang jangan disamakan dengan pemilu, logikanya jika melihat akumulasi TPS bisa kita hilangkan 50 person. Gtah,” jelasnya.
Selain itu, ia juga bakal mempersiapkan anggaran untuk pemungutan suara ulang (PSU), hawatir hal tersebut bisa saja terjadi dalam pelaksanaan pilkada 2020 mendatang.
“Harus di hitung, untuk PSU karena itukan untuk jaga-jaga. Masalahnya proses perencanaan penganggaran kan harus antisipasi dari awal. Ada tidaknya PSU harus kita anggarkan, urusan nanti tidak dilaksanakan ya tidak masalah jadi Silpa,” ungkapnya.
Mengingat beban belanja yang bakal digunakan untuk pilkada begitu besar. Sudah secara pasti terdapat pemangkasan untuk kegiatan belanja langsung.
“Hal yang pasti begitu beban belanja untuk pilkada besar. Konsekuensinya ya itu belanja langsung kegiatan kita kurangi karena uangnya tidak ada hanya segitu,” tandasnya.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
