Connect with us

Berita Pemda

Dukun Tradisional Disebut Penyebab Meningkatnya AKI dan AKB di Kab. Serang

Published

on

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah ketika memberikan keterangan pers. (Nurmansyah/BantenHits).

Serang- Bupati Kabupaten Serang Ratu Tatu Chasanah menyebut Pemerintah daerah tengah berupaya menekan angka kematian ibu atau AKI dan angka kematian bayi atau AKB. Upaya tersebut tentunya harus melibatkan masyarakat agar berjalan secara maksimal.

Tatu mengaku masih tingginya AKI dan AKB di Kabupaten Serang tidak lain karena kurangnya kesadaran masyaraat tentang pola hidup sehat. Namun terdapat faktor lain yang menyebabkan tingginya angka AKI dan AKB yakni masih adanya ibu hamil yang melahirkan menggunakan jasa dukun atau cara tradisional.

“Jadi kita juga punya perda bahwa dukun tidak boleh melakukan persalinan, jadi harus dilakukan tenaga medis serta pasilitas yang sudah kita sediakan di puskesmas atau rumahsakit hanya boleh menjadi pendamping atau asisten sama seperti masyarakat biasa karena disini banyak kasus  meninggalnya ibu atau bayi yang meninggal saat persalinan,”kata Tatu usai menggelar halalbihalal pengurus dan anggota Darma Wanita Persatuan (DPW) di Aula Tb  Suwandi, Setda Pemkab Serang pada Selasa 18 Juni 2019.

Ia juga meminta kepada pelaku usaha persalinan tradisional atau dukun beranak agar tidak melakukan aktifitas persalinan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, Tatu menyarankan agar dukun anak lebih kepada merawat ibu yang sudah melahirkan.

“Mohon dimaklumi kegiatan usaha seperti itu siapkan sebagai pendamping, atau merawat ibunya sesudah melahirkan itu juga menjadi bagian usaha,”imbuhnya.

Selain itu, lanjut Tatu, dulu dukun anak dimitrakan dengan bidan tapi lanjut Tatu saat ini sudah ada aturan yang melarang dan jika dukun anak ini masih melakukan aktifitas persalinan dan terjadi hal yang tidak diinginkan akan dikenakan sanksi sesuai perda.

“Dulu programnya mereka dimitrakan dengan bidan tapi sekarang tidak, karena sekarang sudah ada perda jika melanggar akan di infak sesuai perda dan itu melanggar hukum,”tutupnya.

Editor: Fariz Abdullah

Advertisement
2 Comments

2 Comments

  1. Anto Jayadi Kusuma

    19/06/2019 at 16:19

    Harus banyak merekrut bidan karena sekarang banyak tenaga bidan yg kuliah nya biaya selangit pas kerja hasilnya seuprit

  2. Chandra Romadona

    19/06/2019 at 17:31

    Solusinya harus membuka PNS untuk kebidanan agar bisa membantu pemerintah dalam melayani masyarakat di bidang kesehatan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 + 4 =

Trending