Connect with us

METROPOLITAN

Hilangkan Kultur “Titip-Menitip”, Pemprov Banten Libatkan KPK di PPDB 2019

Published

on

Sekda Banten Al-Muktabar saat membuka rapat koordinasi Reaktivasi Jalur KA Rangkasbitung-Labuan. (FOTO: istimewa).

Serang- Keseriusan Pemerintah Provinsi Banten dalam mensukseskan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB tahun 2019 ini tak hanya ucapan belaka. Hal tersebut terbukti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilibatkan dalam proses penerimaan siswa yang menuai pro dan kontra ini.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Al Muktabar menyatakan bahwa digandengnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI khususnya Koordinator unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) dalam penyelenggaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 di Provinsi Banten adalah agar PPDB berlangsung benar dan baik.

“Pertama kita ingin memastikan PPDB itu berjalan dengan benar dan baik, semua peraturan akan kita ikuti. Bila ada ruang kita akan kirimkan surat ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian sampai kita menghadirkan KPK disini jadi kita serius sekali dalam PPDB ini, karena semua ini pada dasarnya menjalankan aturan, dan ruang-ruang yang memungkinkan adanya penyalahgunaan itu yang akan kita awasi,”kata Al-Muktabar, Kamis, 20 Juni 2019.

Sampai saat ini, Al-Muktabar mengaku belum mendapatkan laporan yang bersifat krusial dalam pelaksanaan PPDB 2019 di Provibsi Banten. Sementara, terkait terjadinya antrian di beberapa sekolah, Sekda menilai hal demikian wajar terjadi karena banyaknya masyarakat ingin segera mendapatkan layanan.

“Hal-hal lain sampai saat ini yang dulu kita menggunakan metode menyeluruh dan terpusat sudah mulai terurai di sekolah-sekolah, silahkan dipantau kalau ada hal-hal yang aneh, saya 24 jam ada nomor handphone semua bisa sms kejadian-kejadian itu,”tuturnya

Ia menegaskan, berdasarkan pernyataan KPK dalam penjelasannya bahwa tidak ada toleransi apabila terjadi kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan PPDB, maka harus dikembalikan kepada seluruh aturan hukum yang ada. Karena, diantara basis pengukuran yakni berdasarkan titik koordinat, maka bisa diketahui secara terperinci siapa saja yang diterima oleh sekolah tersebut.

“Silahkan dicek, itu transparan sekali, diukur sendiri nanti kalau ada yang tidak valid bisa kita periksa itu siapa yang main-main,”tegasnya.

Sementara Kepala Satgas Korsupgah Wilayah IV mengatakan bahwa pihaknya mendampingi Provinsi Banten dalam proses pelaksanaan PPDB 2019 melalui kerjasama dengan Inspektorat untuk menjaga pelaksanaan PPDB berjalan sesuai aturan. Untuk sementara ini, pelaksanaan PPDB 2019 di Banten berjalan normal dan lancar sesuai dengan prosedur aturan hukum yang berlaku.

“Sehingga, sebelum terjadi permasalahan dan mengubah kultur “titip menitip”, maka masyarakat harus diberikan pemahaman tentang aturan yang berlaku saat ini khususnya mengenai mekanisme zonasi. Untuk pencegahan selanjutnya, kami minta Inspektorat mengawasi dan segera tindaklanjuti ketika ada masalah,”terangnya

Editor: Fariz Abdullah

Advertisement
2 Comments

2 Comments

  1. Adi Wibowo

    21/06/2019 at 14:11

    System pendidikan paling jelek saat ini ppdb system Zonasi pengadaan Sekolah tidak sesusai dengan calon pendaftar.
    System pendidikan bukan semakin maju tapi makin mundur.

  2. Pinggiran tangsel

    30/06/2019 at 10:32

    Sman 2 tangsel sudah pasang pengumuman daftar nama siswa yang diterima kemaren sore 29 juni 2019. Namun dari data yang diumumkan tidak jelas urutan penerimaan siswa, kelihatannya sengaja disamarkan supaya tidak kelihatan kecurangannya. Pengumuman tersebut ditandatangi oleh kepala sekolah sman 2 tangsel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eleven − three =

Trending