Connect with us

EKONOMI & BISNIS

Pernah Bantah Pernyataan Prabowo Subianto soal BUMN Rugi,  PT Krakatau Steel Kini Akui Berutang Rp 35,22 Triliun

Published

on

Ground breaking pembangunan plant hot strip mill tahap dua PT Krakatau Steel beberapa waktu lalu.(Banten Hits/ Iyus Lesmana)

Tangerang – Awal Januari 2019 lalu, Prabowo Subianto menyebutkan, beberapa perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN tengah mengalami kerugian besar.

Kerugian besar tersebut dikatakan Prabowo terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Kerugian besar disebutkan terjadi di beberapa BUMN di antaranya PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

“Pertamina, perusahaan penopang pembangunan Republik Indonesia, sekarang dalam kesulitan. Demikian juga PLN, demikian Krakatau Steel. Jika pun ada BUMN yang untung, untungnya tidak seberapa,” kata Prabowo seperti dilansir suara.com.

Ekspansi Besar-besaran

Seolah menepis ucapan Prabowo, Krakatau Steel saat itu dalam keterangannya menuturkan bahwa kondisi perusahaan saat ini dalam kondisi baik.

Direktur Utama Krakatau Steel, Silmy Karim mengatakan, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk akan menjalankan dua proyek strategis tahun ini. Proyek ini bertujuan untuk melakukan ekspansi kapasitas di bagian hilir dan menurunkan biaya produksi di bagian hulu.

BACA JUGA: KPK Tetapkan Direktur Produksi dan Teknologi PT Krakatau Steel bersama Tiga Lainnya Tersangka Suap

Proyek pertama adalah pembangunan Blast Furnace Complex. Pabrik Blast Furnace yang berdiri pada area Blast Furnace Complex PTKS seluas 55 Ha ini merupakan proyek yang dilakukan oleh Konsorsium kontraktor yang terdiri dari MCC CERI dari Cina dan PT Krakatau Engineering (PTKE).

Dengan adanya Blast Furnace Complex, biaya produksi baja akan turun sebesar 50 dolar AS per ton. Hal ini diykaini akan menambah fasilitas iron making atau tahap hulu bertambah.

“Ini merupakan suatu awal dari rangkaian usaha Perseroan untuk meningkatkan daya saing di sektor hulu, dimana Fasilitas Blast Furnace merupakan teknologi berbasis batu bara. Penggunaan batu bara ini juga akan meningkatkan fleksibilitas penggunaan energi serta mengurangi ketergantungan terhadap gas alam yang yang diproyeksikan yang akan terus mengalami kenaikan harga dan keterbatasan,” ungkap Silmy.

Namun,  hanya berselang empat bulan, klaim ‘kisah manis’ Silmy Karim mengenai kondisi  perusahaan baja terbesar di Asia ini mendadak berubah jadi ‘kisah pilu’.

BACA JUGA: PT Krakatau Steel Mulai Bergejolak, Ribuan Buruh Unjuk Rasa Tolak PHK Massal

Buruh di perusahaan yang berdomisili di Kota Cilegon ini kini tengah dalam ancaman PHK massal. Tak tanggung-tanggung 1.300 orang buruh akan kehilangan pekerjaannya di PT KS.

Akui Rugi Akibat Investasi Tak Sesuai Rencana

Dilansir kumparan.com, PT Krakatau Steel pada akhir tahun lalu masih memiliki utang sebesar USD 2,49 miliar atau Rp 35,22 triliun (kurs Rp 14.100). Perseroan juga mencatatkan kinerja keuangan negatif selama 7 tahun berturut-turut.

Pada tahun 2017, utang yang ditanggung KRAS sebesar USD 2,26 miliar. Di tahun 2016 sebesar USD 2,09 miliar, di 2015 sebesar USD 1,91 miliar, di 2014 sebesar USD 1,7 miliar, di 2013 sebesar USD 1,32 miliar, di 2012 sebesar USD 1,44 miliar, dan di 2011 sebesar USD 1,22 miliar.

Menurut Direktur Utama Krakatau Steel, Silmy Karim, salah satu penyebab utang Krakatau Steel membengkak yakni dikarenakan investasi di masa lalu yang tak berjalan sesuai rencana. Di samping itu, inefisiensi operasional turut berkontribusi.

Pada tahun ini, menurut dia, pihaknya akan melakukan restrukturisasi di 3 sektor, yakni restrukturisasi utang, restrukturisasi organisasi, dan restrukturisasi bisnis. Untuk restrukturisasi utang, Krakatau Steel tengah melobi kreditur untuk memperingan tagihan.

“Kemudian kita juga punya saldo utang yang meningkat sehingga total Krakatau Steel harus melakukan restrukturisasi utang. Utang yang direstrukturisasi sekitar USD 2,2 miliar atau sekitar 30 triliun,” jelas Silmy.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana

Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-1015 bekerja sebagai produser di Info TV. Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

2 Comments

2 Comments

  1. Nurhendratmoko

    04/07/2019 at 08:38

    BUMN tidak sperti perusahaan swasta.
    Direktur PT. Krakatau Steel seharusnya mengajukan keberatan, dgn meminta pemerintah utk menggunakan produknya.
    Keputusan Pemerintah, dalam hal ini Presiden, yg pro RRT, sehingga produk baja dari dalam negri kalah bersaing, bisa dikemukakan dalam hearing dgn dewan.
    Keputusan utk mem PHK karyawan adalah salah besar, sebelum hal tsb dikemukakan.
    PHK yg dilakukan pihak managemen jelas jelas melanggar hukum, krn tidak ada faktor kesalahan dari pihak buruh.
    BUMN tidak bisa menyatakan dirinya Bangkruft atau pailit, sebelum ada keputusan dari pengadilan.
    Penutupan sepihak PT. Krakatau Steel yg berlanjut PHK masal, bukan jalan terbaik.
    SDLC yg mengutamakan keberadaan buruh, dari managemen yg ada harus dlakukan.
    Managemen BUMN harus bebas dari tekanan pemerintah.
    Negara ini Negara Hukum.

  2. Koruf

    05/07/2019 at 12:15

    Nunggu komennya cebong 😁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 + seven =

Trending