Connect with us

METROPOLITAN

Lahan BUMD Dipakai untuk Buang Lumpur Reklamasi PT Lotte Chemical Indonesia, Kok Pemkot Cilegon Diam?

Published

on

Warga menunjukan lokasi pembuangan lumpur pengerukan untuk proyek Reklamasi PT Lotte Chemical Indonesia yang dilakukan PT Nira di lahan milik BUMD Kota Cilegon. (BantenHits.com/ Iyus Lesmana)

Cilegon – PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) belum mengantongi surat izin kerja keruk dan reklamasi (SIKKR) dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk lahan seluas 15 hektar di Kecamatan Grogol, Kota Cilegon.

Namun, meski belum mengantongi SIKKR, PT LCI sudah memulai aktivitas mereka. Wartawan BantenHits.com Iyus Lesmana melakukan penelusuran di lokasi, Sabtu, 5 Juli 2019.

Pantauan di lokasi, beberapa alat berat seperti exavator, bulldozer, dan kendaraan pemadatan tanah tengah melakukan aktivitas pemerataan lumpur hasil pengerukan lahan milik perusahaan kimia yang sebelumnya diangkut menggunakan truk. 

Lumpur hasil pengerukan di lokasi tersebut dibuang di lahan Pelabuhan Warnasari yang merupakan perusahaan BUMD milik Pemkot Cilegon. Pembuangan lumpur diduga dilakukan PT Nira sebagai sub kontraktor PT LCI. 

BACA JUGA: Izin Belum Terbit, PT Lotte Chemical Indonesia Lakukan Pengerukan dan Gunakan Lahan BUMD

Warga Warnasari, Kota Cilegon mendesak Pemkot Cilegon segera mengambil tindakan terkait adanya aktivitas pembuangan lumpur hasil kegiatan pengerukan untuk pematangan lahan PT LCI yang dibuang di lahan milik Pelabuhan Warnasari.

“Kami selaku warga asli korban gusuran, yang peduli akan lingkungan dan juga pemerintahan merasa kecewa kenapa Pemerintahan Kota Cilegon membiarkan tanah lumpur dibuang ke lokasi lahan milik Pelabuhan Warnasari,” ujar Halabi salah seorang warga Warnasari saat dikonfirmasi media, Minggu, 7 Juli 2019.

“Mereka (perusahaan) membuang lumpur di lokasi lahan (Pelabuhan Warnasari) dasarnya itu apa? Kami sama sekali belum mendapatkan pemberitahuan, dan kami masyarakat juga berhak tahu. Itu lahan milik pemerintah kenapa diam? (Dinas) LH-nya juga diam, ada permainan apa?” sambungnya.

Halabi mengatakan menyesalkan sikap pemerintah yang belum mengambil tindakan kepada perusahaan pengelola pembuangan lumpur yang diduga telah melakukan perusakan hutan mangrove yang berdiri di atas lahan milik BUMD PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM) tersebut.

“Bahkan ini ada penebangan mangrove yang seharusnya sebagai pemerintah melindungi mangrove. Mangrove jangan sampai terusik, kenapa ini justru PCM yang sebagai mitra pelabuhan membiarkan mangrove ditebang untuk akses pembuangan lumpur ke area PCM,” tandasnya.

Editor : Darussalam Jagad Syahdana

 

Trending