Connect with us

METROPOLITAN

Berseteru dengan Menteri Jokowi, Pemkot Tangerang Matikan PJU dan Tak Angkut Sampah di Kawasan Milik Kemenkumham HAM

Published

on

Surat Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah kepada Kemenkum HAM. Surat tersebut menyatakan klarifikasi atas tuduhan menghambat izin pendirian kampus oleh Kemenkum HAM. Pemkot Tangerang juga menyatakan akan mencabut seluruh pelayanan di kawasan milik Kemenkum HAM seperti layanan penerangan jalan umum dan pengangkutan sampah. (Istimewa)

Tangerang – Sindiran Menteri Hukum dan HAM atau Menkum HAM Yasonna Laoly yang menyebut Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah tengah mencari gara-gara karena tak menerbitkan izin lahan gedung kampus untuk Kemenkumham makin memanas.

Setelah menjelaskan alasan institusinya tak bisa menerbitkan IMB untuk kampus yang dimohonkan Menteri Yasonna Laoly, Arief kini meneken kebijakan untuk mencabut pelayanan yang vital di kawasan lahan kemenkumham, di antaranya di Komplek Perumahan Pengayoman dan Kompleks Perumahan Kehakiman yang berada di Kota Tangerang.

Kebijakan tersebut dituangkan Arief melalui surat yang dikirimkan kepada Menteri Hukum dan HAM RI dengan nomor 593/2341-Bag hukun/2019 , perihal keberatan dan klarifikasi.

Dalam surat yang salinannya diterima Banten Hits.com, dijelaskan bahwa Pemerintah Kota Tangerang menyatakan, terhitung tanggal 15 Juli 2019 tidak akan bertanggung jawab terhadap layanan sampah, perbaikan drainase dan jalan termasuk penerangan jalan di atas lahan Kemenkum HAM termasuk di dalamnya Komplek Kehakiman dan Pengayoman.

Kabag Humas Pemkot Tangerang, Achmad Ricky Fauzan saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon membenarkan bahwa ada surat yang ditujukan kepada Kemenkum HAM terkait hal tersebut.

“Ya benar surat itu dilayangkan, karena situasi dan pernyataan dari Pak Menteri yang mengatakan kami tidak ramah,” ucapnya.

Padahal Pemkot Tangerang menurut Ricky sudah sekuat tenaga untuk memberikan layanan yang sama kepada masyarakat yang bermukim di lahan Kemenkum HAM walaupun hingga saat ini belum ada serah terima fasos fasum dari Kemenkum HAM kepada Pemkot Tangerang

“Kami memohon maaf kepada masyarakat,” tuturnya kembali.

Saat ditanya apakah kebijakan yang diambil ini tidak akan menjadi masalah baru bagi pemkot, semisal penanganan sampah warga, Ricky belum bisa secara gamblang memberikan penjelasan.

Menteri Sebut Wali Kota Cari Gara-gara

Sebelumnya diberitakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly menyindir Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah kurang ramah dengan Menkum HAM lantaran sedikit menghambat perizinan pembangunan gedung tersebut.

“Kepala BPSDM Hukum dan HAM supaya mengurus izin-izin yang berkaitan dengan ini karena pak wali kota agak kurang ramah dengan Kemenkum HAM,” ujar Yasonna dalam pidato peresmian kampus Poltekim, Selasa, 9 Juli 2019.

BACA JUGA: Disebut Hambat Perizinan Gedung, Menkum HAM Tuding Wali Kota Tangerang Cari Gara-gara

Pernyataan Yasonna langsung dibantah Arief. Menurutnya, pihaknya belum bisa menerbitkan izin untuk pembangunan kampus Kemenkum HAM karena wilayah tersebut diploting menjadi kawasan pertanian oleh Menteri Pertanian.

“Justru Pemerintah Kota Tangerang memperjuangkan agar di Kota Tangerang sudah tidak ada plotingan untuk lahan pertanian termasuk lahan Kemenkumham sebagaimana draft Raperda RTRW yang kita usulkan,” paparnya.

“Yang menetapkan lahan itu menjadi lahan pertanian justru dari Kementerian Pertanian,” sambungnya.

Oleh karena itu, Arief menyatakan dirinya belum bisa mengabulkan apa yang diinginkan Kemenkumham terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) karena masih terkendala landasan-landasan hukum yang belum selesai.

“Jadi mudah-mudahan dengan surat yang saya layangkan, nota keberatan saya, beliau bisa jauh lebih paham seperti apa kondisi ruwetnya urusan administarasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Saya bicara sebagai seorang Walikota yang terus berupaya hanya memikirkan yang terbaik untuk Kota Tangerang,” tutup Arief.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana

Trending