Connect with us

METROPOLITAN

Koalisi Nelayan Banten Tolak Zona Tambang Pasir Laut di Tirtayasa dan Pulo Ampel Masuk Draft Raperda RZWP3K

Published

on

Perahu nelayan Banten rusak diterjang gelombang tinggi yang terjadi di Perairan Merak. (Foto: Iyus Lesmana/Banten Hits)

Serang – Nelayan yang tergabung dalam Koalisi Nelayan Banten (KNB) melayangkan surat penolakan ke Gubernur Banten terkait Raperda Rencana Zonasi wilayah Pesisir dan  Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang di dalamnya memuat zona tambang pasir laut di Kecamatan Tirtayasa dan Pulo Ampel, Kabupaten Serang.

Salah satu alasan KNB menolak zona tambang karena dua kecamatan di Kabupaten Serang itu dihuni mayoritas masyarakat nelayan.

Presidium KNB Daddy Hartadi memastikan pihaknya akan memberikan kertas posisi kepada pansus atas keberatan nelayan terhadap penetapan zonasi tambang dalam draft Raperda RZWP3K.

Tanda terima surat Koalisi Nelayan Banten (KNB) dari Gubernur Banten. KNB menyurati Gubernur Banten Wahidin Halim tekait penolakan zona tambang pasir laut di Tirtayasa dan Pulo Ampel masuk Raperda Rencana Zonasi wilayah Pesisir dan  Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). (Istimewa)

Sebelumnya pada 10 Juli 2019 KNB sudah mendatangi DPRD Provinsi Banten dan dibekali kertas posisi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan nelayan.

“Satu hari sejak surat kita kirim ke dewan, langsung direspons dengan diundang RDP pada hari Rabunya. Sebelumnya surat kita kirim hari Senin tanggal 8 Juli. Sama dengan yang dikirim ke gubernur. Cuma belum ada tanda-tanda direspons,” kata Daddy kepada BantenHits.com, Sabtu malam, 13 Juli 2019.

Sampai saat ini, lanjutnya, KBN masih menunggu respons Gubernur Banten Wahidin Halim terkait surat yang dilayangkan KNB Kabupaten Serang.

“Kita ingin sekali dapat penjelasan dari gubernur, karena masih memasukan alokasi ruang tambang pasir laut dalam wilayah tangkapan nelayan. Ini tidak sesuai dengan keinginan gubernur yang akan mempercantik kawasan pesisir waktu Pak Gubernur Wahidin Halim masih jadi calon gubernur saat berkampanye di Kampung Nelayan di Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan keinginan bertemu dengan gubernur untuk menyampaikan usulan Raperda RZWP3K yang tengah digodok dibuka ke masarakat yang ada di zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, supaya juga ikut merumuskan sebagai terdampak.

“Karena inisiatif (raperda) gubernur seharusnya partisipasi publik dalam merumuskan raperda ini dibuka seluas luasnya oleh gubernur, ” pungkasnya.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana

Trending