Connect with us

METROPOLITAN

KPK Turunlah ke Banten! Nelayan Sudah Cium Kepentingan Pemodal dalam Raperda RZWP3K Provinsi Banten

Published

on

Nelayan di Pandeglang

Nelayan Pandeglang merapihkan jaring saat mereka tak melaut. Surat Ijin Penangkapan Ikan atau SIPI yang dimohonkan nelayan ke DPMPTSP Provinsi Banten tiga bulan tak kunjung jadi. Nelayan pun memilih tak melaut karena takut dirazia Polairud. (Dok.BantenHits.com)

Serang – Nelayan Banten yang tergabung Koalisi Nelayan Banten atau KNB mencium ada kepentingan pemodal dalam pembahasan Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Keci atau RZWP3K Provinsi Banten.

Dugaan kepentingan pemodal dalam pembahasan Raperda RZWP3K Provinsi Banten, terungkap dalam peta rencana zonasi, dimana alokasi ruang tambang pasir laut begitu besar di wilayah perairan Teluk Banten yang mencangkup beberapa wilayah seperti Kecamatan Tirtayasa, dan  Pulo Ampel.

KNB pun meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terlibat aktif melakukan pengawasan untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi dalam pembahasan Raperda RZWP3K Provinsi Banten ini.

Menurut Presidium KNB Daddy Hartadi, jika draft raperda sampai disahkan, maka disinyalir kepentingan pemodal akan meminggirkan hak dan kepentingan nelayan di wilayah pesisir Kabupaten Serang. 

“Kita akan bersurat dan konsultasi ke KPK untuk minta diawasi semua mekanisme pembentukan perda ini. Agar tidak ada hak-hak masyarakat pesisir yang dilanggar, dan proses perda ini berjalan fair  sesuai peraturan perundangan dan tidak melanggar UU Tipikor,” kata Daddy kepada BantenHits.com, Selasa 16 Juli 2019.

Dalam Rapat Dengar Pendapat atau RDP, Daddy mengungkapkan, peta rencana zonasi untuk alokasi ruang tambang pasir di Kecamatan Tirtayasa, dan Pulo Ampel, beirisan dengan wilayah tangkapan nelayan dan merupakan kawasan rehabilitasi mangrove.

“Kita curigai ada pemaksaan kehendak dalam membuat kebijakan perda ini. Perairan Teluk Banten adalah kawasan rehabilitasi mangrove karena ratusan hektar hutan mangrove-nya dalam keadaan rusak, juga wilayah konservasi ekosistem dan kawasan rawan bencana geologi seperti yang tertuang dalam tata ruang Kabupaten Serang. Seharusnya tidak ada pertambangan di perairan ini,” ungkapnya.

Daddy menegaskan bahwa pada Raperda RZWP3K Provinsi Banten sangat kental tercium aroma titipan para pemodal.

“Pasal 21 dalam Raperda RZWP3K itu begitu terasa aroma kental titipan pemodal. Jika perairan itu merupakan kawasan konservasi maka tidak boleh ada kegiatan yang dapat mendegradasi kualitas lingkungan seperti reklamasi dan tambang pasir,” tutupnya.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana

Trending