Connect with us

METROPOLITAN

LPA Banten Ajak Masyarakat Bubuhkan Tanda Tangan, Tolak Kekerasan Terhadap Anak  

Published

on

Pegiat anak ketika membubuhkan tanda tangan menolak kekerasan terhadap anak. (BantenHits.com/Mahyadi).

Serang- Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Banten menggelar kampanye damai di Alun-alun Kota Serang, Selasa, 23 Juli 2019. Mereka mengajak masyarakat dan para pegiat anak untuk menolak kekerasan terhadap anak.

Aksi damai yang dilakukan LPA Banten ini mendapat respon berbagai kalangan masyarakat. Mereka kompak membubuhkan tanda tangan pada sebuah spanduk putih bertuliskan ‘Petisi Setop Kekerasan Terhadap Anak’.

Ketua LPA Banten Uut Lutfi mengatakan kampanye damai ini sengaja dilaksanakan menyusul kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan pada semester pertama tahun 2019. Tercatat sudah 38 kasus diterima LPA Banten periode Januari hingga Juni 2019 sedangkan di tahun sebelumnya hanya ada 26 kasus.

BACA :  Resmikan Gedung Polres Tangsel, Kapolda Metro Jaya Minta Anggota Maksimalkan Pelayanan

Belum lagi, Lutfi mengungkapkan para pelaku kekerasan terhadap anak ini di dominasi oleh orang-orang terdekat.

“Dari laporan yang masuk didominasi kasus persetubuhan sebanyak 16 kasus dan para pelaku adalah orang-orang terdekat korban,” kata Uut dalam aksi kampanye damai bersama para pegiat anak di alun-alun Kota Serang, Selasa 23 Juli 2019.

Uut membeberkan dari 38 kasus yang tersebar di delapan kabupaten/kota se provinsi Banten itu 16 diantaranya kasus persetubuhan, 2 kasus penelantaran anak, 5 kasus hak asuh anak, 3 kasus kekerasan fisik, 1 kasus pembunuhan, 6 kasus pencabulan, 3 kasus penculikan, dan 2 kasus perdagangan orang.

Berdasarkan usia korban, didominasi oleh anak-anak dengan rentang umur 13 sampai 18 tahun sebanyak 17 kasus. Dan berdasarkan gender sebanyak 82 % korban adalah anak perempuan.

BACA :  Ternyata Ada Narapidana Lakukan Ini pada Instalasi Listrik sebelum Kebakaran Maut di Lapas Kelas 1 Tangerang

“Melihat data tersebut menjadi miris untuk menjadi perhatian serius pemerintahan di tingkat bawah, saat ini banyak kasus anak tapi belum ada LPKSA (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Anak) atau Pusat Terpadu Rehabilitasi Anak dan LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara),”pungkasnya.

Editor: Fariz Abdullah



Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler