Connect with us

METROPOLITAN

Anak Gubernur Banten Bantah Terlibat Dugaan Korupsi yang Dilaporkan ke Penegak Hukum

Published

on

Muhammad Fadlin Akbar anak gubernur Banten

Muhammad Fadhlin Akbar anak Gubernur Banten Wahidin Halim yang mencalonkan diri menjadi anggota DPD RI. Bawaslu Banten menyatakan tiga pejabat Pemprov Banten terbukti melanggar setelah masuk grup WhatsApp memenangkan anak gubernur ini. (Foto: istimewa/ Google)

Serang – Mohammad Fadhlin Akbar, calon DPD RI gagal yang juga anak Gubernur Banten Wahidin Halim, membantah terlibat dugaan korupsi di Dinas Pendidikan, Dinas PUPR serta Dinas Perumahan dan Pemukiman Pemerintah Provinsi Banten.

Bantahan Fadhlin disampaikan melalui penasihat hukumnya Asep Abdullah dari Kantor Pengacara Asep Abdullah & Partners (AAP), Senin, 29 Juli 2019.

Menurut Asep, tuduhan terhadap anak pasangan Wahidin Halim dan Niniek Nuraini ini tidak relevan dan tidak berdasarkan fakta, serta fitnah yang telah mencemarkan nama baik dan kehormatan.

BACA JUGA: WH Diduga Terima Gratifikasi dari Pengelola Pasar Babakan lewat Istri

Pihaknya juga merasa perlu menyampaikan bantahan untuk menghindari adanya penyesatan opini di kalangan masyarakat.

“Meskipun benar klien kami memiliki hubungan hukum sebagai anak dari DR.H.WAHIDIN HALIM selaku Gubernur Banten, NAMUN FAKTANYA sejak DR.H.WAHIDIN HALIM dilantik selaku Gubernur Banten pada tahun 2017 sampai dengan detik ini, klien kami TIDAK PERNAH MELIBATKAN DIRI dan/atau TERLIBAT baik dalam proyek-proyek di Pemprov Banten maupun proyek-proyek di Dinas Pendidikan, Dinas PUPR serta Dinas Perumahan dan Pemukiman Pemprov Banten sebagaimana yang dituduhkan oleh SUHADA dalam Laporan pengaduannya di Bareskrim Mabes Polri,” kata Asep melalui keterangan tertulisnya.

Asep juga menegaskan, Fadhlin tidak pernah terlibat atau melibatkan diri, baik bertindak sebagai pengusaha pelaksana proyek (pemborong), konsultan perencana, konsultan pengawas atau pihak pemilik tanah dalam pembebasan lahan.

“Klien kami juga faktanya tidak pernah mengenal, berinteraksi dan memiliki hubungan pekerjaan apapun baik dengan pihak para pejabat dinas di Pemprov Banten, maupun dengan pihak perusahaan swasta pelaksana proyek-proyek di Dinas-dinas Pemprov Banten sebagaimana yang dituduhkan dalam laporan pengaduan tersebut,” jelasnya.

Pernyataan yang disampaikan, lanjut Asep, adalah fakta. Karenanya Fadhlin telah terbukti tidak terkait secara hukum dengan hal-hal yang dilaporkan dalam materi laporan pengaduan Uday Suhada ke Bareskrim Mabes Polri.

BACA JUGA: Foto di Luar Negeri sama Staf Ahli Gubernur Banten Tersebar, Ternyata 15 ASN yang Dikenal Elit Ini Pergi Tak Izin Atasan

Asep menyebut, laporan pengaduan yang tidak didasarkan pada fakta hukum adalah termasuk dalam klasifikasi Tindak Pidana Pengaduan Fitnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 KUHP dengan ancaman hukuman pidana maksimal empat tahun penjara dan Tindak Pidana Pengaduan Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 KUHP dengan ancaman hukuman pidana maksimal 1 tahun 4 bulan penjara.

“Atas pengaduan SUHADA yang tidak sesuai dengan fakta hukum tersebut telah menyerang kehormatan dan mencemarkan nama baik klien kami hal tersebut masuk dalam klasifikasi Tindak Pidana Pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 16 bulan penjara,” ungkapnya.

Melalui klarifikasi yang disampaikan kepada media, Asep juga menegur Direktur Eksekutif ALIPP Uday Suhada dan meminta mencabut atau mengoreksi laporannya.

“Kami dari Tim Penasehat Hukum juga menghimbau kepada seluruh rekan-rekan media agar dapat melakukan pemberitaan secara objektif dan proporsional, dengan turut pula melakukan konfirmasi terhadap pihak klien melalui kami selaku tim penasehat hukumnya serta melakukan pemberitaan terkait sikap dan posisi hukum klien kami dengan mengacu redaksi kata/kalimat dalam press release ini,” tegas Asep.

Selain dilaporkan Uday ke Bareskrim Mabes Polri, dugaan korupsi yang disampaikan dalam bantahan Fadhlin, juga dilapikan Badko HMI Jabodetabeka-Banten ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, Kamis, 2 Mei 2019.

BACA JUGA: HMI Rencanakan Aksi di Istana Presiden karena Kecewa Kejati Tak Serius Tangani Dugaan Korupsi di Banten

Bahkan, HMI berencana akan menggelar aksi di Istana Presiden karena kecewa penanganan laporan dugaan korupsi belum ada kejelasan dari Kejati Banten.

“Kasus ini sudah dilaporkan ke kejaksaan, KPK dan Bareskrim Polri tapi sampai sekarang masih tidak jelas hasil akhirnya. Kami kecewa dengan kinerja Kejati Banten yang terlihat seperti tidak serius menanggapi laporan kami soal korupsi di Banten,” kata Ridho melaui keterangan tertulis yang diterima BantenHits.com melalui aplikasi berbagi pesan WhatsApp, Sabtu 27 Juli 2019.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana

Trending