Connect with us

METROPOLITAN

Geger Penggunaan Dana Penunjang Operasional Gubernur Banten Tak Pakai SPJ, Ternyata Angkanya Fantastis

Published

on

Tanda terima laporan Perkumpulan Maha Bidik Indonesia ke Bareskrim Polri terkait dugaan penyalahgunaan dana penunjang operasional gubernur dan wakil gubernur Banten selama 2017 hingga 2018. (Istimewa)

Tangerang – Perkumpulan Maha Bidik Indonesia resmi membuat laporan aduan ke Bareskrim Mabes Polri terkait dugaan penyimpangan penggunaan dana operasional atau DPO gubernur dan wakil gubernur Banten.

Pelaporan dilakukan setelah Ketua Perkumpulan Maha Bidik Indonesia Moch. Ojat Sudrajat mendapatkan keterangan Biro Umum Pemprov Banten yang menyatakan penggunaan dana operasional gubernur dan wakil gubernur Banten tidak memakai surat pertanggungjawaban atau SPJ.

Keterangan Biro Umum Pemprov Banten disampaikan dalam sidang sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Banten, 10 Juli 2019.

BACA JUGA: Ini Respons Sekda Banten Setelah Dana Penunjang Operasional Gubernur dan Wagub selama 2017-2018 Ketahuan Tak Pakai SPJ

Berapakah besaran dana operasional gubernur dan wakil gubernur Banten yang dipersoalkan Perkumpulan Maha Bidik Indonesia?

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, diatur mulai Pasal 4-8 segala bentuk fasilitas yang diterima kepala daerah, seperti gaji dan tunjangan, sarana dan prasarana, sarana mobilitas dan biaya operasional.

“Ada yang krusial pada (Pasal 8 PP 109/2000) huruf H mengenai dana penunjang operasional. Biaya penunjang operasional ini besarannya (maksimal) 0,15 persen kali PAD. Tahun 2017 saja PAD Banten mencapai Rp 6 triliun,” ungkap Ojat dalam wawancara by phone dengan BantenHits.com, Selasa pagi, 6 Agustus 2019 jam 7.28 WIB.

“Kalau benar yang digunakan 0,15 persen, maka angkanya sangat fantastis menurut saya. Hampir Rp 10 miliar,” sambungnya.

BACA JUGA: WH Diduga Terima Gratifikasi dari Pengelola Pasar Babakan lewat Istri

Ojat menjelaskan, di beberapa daerah penggunaan dana penunjang operasional kepala daerah diatur komposisinya antara gubernur dan wakil gubernur melalui peraturan gubernur. Namun, di Banten, Ojat mengaku belum mendapatkan informasi soal penggunaan aturan itu.

Pengaturan besaran dan penunjang operasional yang dimaskud Ojat diatur dalam Pasal 9 PP 109/2000 yang berbunyi:

Pasal 9:

(1) Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Propinsi ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai
berikut:

a. sampai dengan Rp. 15 milyar paling rendah Rp. 150 juta dan paling tinggi
sebesar 1,75%;

b. di atas Rp. 15 milyar s/d. Rp. 50 milyar paling rendah Rp. 262,5 juta dan paling
tinggi sebesar 1%;

c. di atas Rp. 50 milyar s/d. Rp. 100 milyar paling rendah Rp. 500 juta dan paling
tinggi sebesar 0,75%;

d. di atas Rp. 100 milyar s/d. Rp. 250 milyar paling rendah Rp. 750 juta dan
paling tinggi 0,40%;

e. di atas Rp. 250 milyar s/d. Rp. 500 milyar paling rendah Rp. 1 milyar dan
paling tinggi 0,25%

f. di atas Rp. 500 milyar paling rendah Rp. 1,25 milyar dan paling tinggi sebesar
0,15%.

Sementara pasal berikutnya menegaskan, semua pengeluaran untuk kepala daerah yang diatur dalam PP 109/2000 semuanya bersumber dari APBD. Aturan tersebut berbunyi:

Pasal 10:

(1) Pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan Pasaal 6, Pasal 7 dan Pasal 8,
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasakan ketentuan-ketentuan di atas, Ojat meyakini setiap pengeluaran, termasuk dana penunjang operasional gubernur dan wakil gubernur harus memakai SPJ.

Ojat merujuk sejumlah ketentuan yang mengatur penggunaan SPJ untuk setiap penggunaan dana yang bersumber APBD/APBN di antaranya UU 17/2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 31 dan Pasal 32.

“UU 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Bisa dilihat pada Pasal 19. (Kemudian) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (diatur) pada pasal 132,” terangnya.

“Bunyi dari Pasal 132 Ayat 1 Permendagri No 13/2006, setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan syah,” sambungnya.

BACA JUGA: Menguak Misteri di SMKN 7 Tangsel; Dari Tempat Warga Buang Sampah sampai Duit APBD Rp 10 M Diduga Jadi Bancakan

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Al Muktabar mengatakan, pihaknya saat ini masih mencari data dan dokumen terkait hal itu. Menurutnya, temuan harus disikapi secara menyeluruh.

“Ya, itu nanti kita coba liat dulu secara komperehensif. Untuk data dan dokumen gitu, yah karena ini hal-hal yang harus disikapi secara menyeluruh,” katanya usai membuka dan memimpin FGD Kesepakatan final Rancangan Perda RZWP3K di Gedung Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Selasa, 6 Agustus 2019.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana

Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-1015 bekerja sebagai produser di Info TV. Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

Trending