Connect with us

METROPOLITAN

Tuding Banyak Program Titipan dalam APBDes Lebak, Badak Banten Ingin Otonomi Desa Ditegakkan

Published

on

Badak Banten saat menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPMD Kabupaten Lebak. (BantenHits.com/Fariz Abdullah).

Lebak- Organisasi Masyarakat atau Ormas Badak Banten melaksanakan aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau DPMD Kabupaten Lebak, Kamis, 8 Agustus 2019. Mereka menuntuk pemerintah Kabupaten Lebak untuk segera menegakkan otonomi desa.

Pasalnya, mereka mensinyalir besarnya dana desa (DD) yang dikucurkan pemerintah untuk setiap desa di Kabupaten Lebak diduga tak sepenuhnya bisa dinikmati masyarakat. Bahkan, anggaran yang terbilang fantastis itu disebut-sebut dimanfaatkan sekelompok elite untuk meraup keuntungan pribadi.

“Kami mensinyalir sejak kurun anggaran 2017, 2018 dan 2019 banyak program titipan dari kabupaten dalam APBDes. Pemerintah desa disetir sekelompok orang, begitu juga pengadaan barang untuk program fisik pembangunan,” kata Ahmad Taufik korlap aksi Ormas Badak Banten, di kantor DPMD Lebak, Kamis, 8 Agustus 2019.

Taufik membeberkan beberapa program titipan yang dimaksud, misalnya, pelatihan bagi perangkat desa pada tahun 2018. Dimana program itu dianggap tidak menyentuh pada kebutuhan dasar perangkat desa. Begitu juga pelatihan-pelatihan di tahun 2019.

“Dinas PMD justru lebih setuju pelatihan daripada penguatan kelembagaan masyarakat desa dan menata personal Badan Permusyawaratan Desa (BPD),”jelasnya.

Badak Banten, menurut Taufik juga mendapati fakta banyak kepala desa yang keberatan dengan program-program arahan Pemkab Lebak dalam APBDes tahun 2019.

Kemudian, dari hasil penelusuran, sambung Taufik hingga tahun 2019 validitas keanggotaan BPD diragukan lantaran tak sedikit yang mengundurkan diri dan meninggal tidak dilakukan pergantian.

“Hentikan program titipan dan tegakkan otonomi desa. Berikan kewenangan desa dan masyarakat untuk mengelola secara mandiri. Kami juga mendesak DPRD membuat Pansus tentang pengelolaan dana desa 2017, 2018 dan 2019 yang kami sinyalir banyak intervensi dan menguntungkan sekelompok orang,”paparnya.

Editor: Fariz Abdullah

Trending