Connect with us

METROPOLITAN

Abaikan Larangan Pejabat Jadi Petugas Haji, Gubernur Banten Dinilai Lecehkan Kemendagri

Published

on

Jemaah Calon Haji

Jemaah calon haji saat akan menaiki bus di apron Bandara Soetta. (Foto: Banten Hits/Hendra Wibisana)

Tangerang – Gubernur Banten Wahidin Halim dinilai telah melecehkan surat edaran Kemendagri terkait larangan kepala daerah, pejabat, ASN, dan anggota DPRD untuk tidak melakukan perjalanan dinas luar negeri sebagai petugas penyelenggara ibadah haji dengan pembiayaan yang dibebankan pada APBD.

“Saya tidak habis pikir, kenapa gubernur Banten mengabaikan surat edaran dari Mendagri. Padahal dalam surat itu secara eksplisit dijelaskan apa isinya. Surat Pak Cahyo dicuekin begitu saja,” kata Aktivis Anti-Korupsi di Banten Uday Suhada kepada BantenHits.com lewat pesan WhatsApp, Kamis, 15 Agustus 2019.

“Lihat saja beberapa nama ASN jadi TPHD, itu kan pake APBD. Ini jelas sebuah pelecehan terhadap surat dari Mendagri,” sambungnya.

Meski kasat mata ada pelanggaran, Uday berpandangan, belum ditemukan indikasi korupsi karena unsur memperkaya diri sendiri belum terpenuhi.

“Dalam pandangan saya, unsur memperkaya diri dan atau orang lain tidak nampak,” jelasnya.

Sejumlah pejabat dan aparatur sipil negara atau ASN di Provinsi Banten diduga berangkat menunaikan ibadah haji dengan menggunakan fasilitas sebagai petugas haji daerah.

Padahal, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan larangan kepada kepala daerah, pejabat, ASN, dan anggota DPRD untuk tidak melakukan perjalanan dinas luar negeri sebagai petugas penyelenggara ibadah haji dengan pembiayaan yang dibebankan pada APBD.

Larangan Kemendagri tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kemendagri Bernomor 099/6454/SJ yang dikeluarkan 19 Juli 2019 dan ditandatangani Mendagri Tjahjo Kumolo. Surat tersebut ditujukan untuk seluruh gubernur di Indonesia.

Dalam website resmi Pemprov Banten yang diakses BantenHits.com, Rabu malam, 14 Agustus 2019 pukul 21.15 WIB, Pemprov Banten melalui Biro Kesra telah menetapkan 39 petugas haji daerah yang terdiri dari 14 petugas pelayanan umum, 23 petugas bimbingan ibadah, dan 2 petugas pelayanan kesehatan.

Untuk petugas pelayanan umum diduga terdapat sejumlah ASN di lingkungan Pemprov Banten, di antaranya Yan Jungjung yang menjabat Irban di Inspektorat Banten, Sirojudin Kepala Cabang Dinas Pendidikan (KCD) Kabupaten Lebak dan Nurcholia staf di Dindikbud Banten.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana

Catatan:

BantenHits.com  pada Kamis-Jumat, 19-20 September 2019 telah menerima penjelasan Sekda Banten Al Muktabar dan Kepala Biro Kesra Setda Banten Irvan Santoso terkait TPHD Banten 2019. Selengkapnya baca dalam artikel ini:

Ini Penjelasan Lengkap soal TPHD 2019

Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-1015 bekerja sebagai produser di Info TV. Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

Trending