Connect with us

METROPOLITAN

Ada Larangan Kemendagri, Gubernur Banten Cuek Diduga Berangkatkan Pejabat Jadi Petugas Haji

Published

on

Surat Edaran Kemendagri soal imbauan tidak melakukan perjalanan ke luar negeri sebagai petugas haji dengan pembiayaan dibebankan APBD.

Tangerang – Sejumlah pejabat dan aparatur sipil negara atau ASN di Provinsi Banten diduga berangkat menunaikan ibadah haji dengan menggunakan fasilitas sebagai petugas haji daerah.

Padahal, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan larangan kepada kepala daerah, pejabat, ASN, dan anggota DPRD untuk tidak melakukan perjalanan dinas luar negeri sebagai petugas penyelenggara ibadah haji dengan pembiayaan yang dibebankan pada APBD.

BACA JUGA: Geger Penggunaan Dana Penunjang Operasional Gubernur Banten Tak Pakai SPJ, Ternyata Angkanya Fantastis

Larangan Kemendagri tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kemendagri Bernomor 099/6454/SJ yang dikeluarkan 19 Juli 2019 dan ditandatangani Mendagri Tjahjo Kumolo. Surat tersebut ditujukan untuk seluruh gubernur di Indonesia.

Dalam poin satu surat edaran Kemendagri  dijelaskan, merujuk Pasal 23 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, petugas haji yang diperbolehkan berangkat hanyalah petugas haji yang sebelumnya diusulkan gubernur kepada menteri agama yang kemudian diseleksi dan diangkat oleh Menteri Agama.

Kemudian dalam poin kedua surat edaran tersebut dinyatakan, petugas haji yang diusulkan adalah PNS, TNI, Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, pembimbing dan kelompok pembimbing yang memiliki sertifikat.

Sementara, dalam poin ketiga dinyatakan pejabat negara, DPRD, dan pegawai di lingkungan Pemprov yang melakukan perjalanan haji biayanya harus dibebankan kepada pribadi.

Daftar petugas haji Banten yang diakses dari website resmi Pemprov Banten.

Dalam website resmi Pemprov Banten yang diakses BantenHits.com, Rabu malam, 14 Agustus 2019 pukul 21.15 WIB, Pemprov Banten melalui Biro Kesra telah menetapkan 39 petugas haji daerah yang terdiri dari 14 petugas pelayanan umum, 23 petugas bimbingan ibadah, dan 2 petugas pelayanan kesehatan.

Untuk petugas pelayanan umum diduga terdapat sejumlah ASN di lingkungan Pemprov Banten, di antaranya Sirojudin Kepala Cabang Dinas Pendidikan (KCD) Kabupaten Lebak dan Nurcholis, staf di Dindikbud Banten, serta Yan Jungjung yang menjabat Irban di Inspektorat Banten. 

BACA JUGA: Menguak Misteri di SMKN 7 Tangsel; Dari Tempat Warga Buang Sampah sampai Duit APBD Rp 10 M Diduga Jadi Bancakan

Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Komunikasi Publik Diskominfo Provinsi Banten Amal Herawan tak merespons upaya konfirmasi yang diajukan BantenHits.com. Dua kali panggilan telepon BantenHits.com, Kamis pagi, 15 Agustus 2019 jam 08.36WIB tak diangkat, begitu juga pesan WhatsApp yang dilayangkan sejak pukul 07.27 WIB tak dibalas

Serupa, di waktu yang sama Inspektur Banten E. Kusumayadi juga tak merespons upaya konfirmasi yang disampaikan BantenHits.com melalui pesan WhatsApp.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana

Catatan:

BantenHits.com  pada Kamis-Jumat, 19-20 September 2019 telah menerima penjelasan Sekda Banten Al Muktabar dan Kepala Biro Kesra Setda Banten Irvan Santoso terkait TPHD Banten 2019. Selengkapnya baca dalam artikel ini:

Ini Penjelasan Lengkap soal TPHD 2019

Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-1015 bekerja sebagai produser di Info TV. Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

Advertisement
1 Comment

1 Comment

  1. itwans

    19/08/2019 at 09:55

    Sepertinya narasumber, salah membaca Surat Edaran Menteri Dalam Negerinya, kalau saya baca ulang di SE tersebut pejabat yang dilarang memakai APBD sebagai PPIH merujuk pada SK Mendagri No 116/2003 (point 3) adalah gubernur/wagub/bupati/wabup/walikota/wawal serta anggota DPRD,tidak termasuk PNS. Malah PNS jadi salah satu syarat umum Petugas Haji Daerah (point 2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four + 5 =

Trending