Connect with us

METROPOLITAN

Komisi 1 DPRD Banten Desak Pemberangkatan ASN Jadi Petugas Haji Diusut Tuntas

Published

on

Daftar petugas haji Banten yang diakses dari website resmi Pemprov Banten.

Serang – Pemberangkatan sejumlah aparatur sipil negara atau ASN di Banten menjadi petugas haji daerah 2019 dengan menggunakan dana APBD Banten harus ditindak tegas dan diusut tuntas karena hal tersebut telah menyalahi aturan yang dituangkan dalam Surat Edaran Kemendagri Nomor 099/6454/SJ yang dikeluarkan 19 Juli 2019 dan ditandatangani Mendagri Tjahjo Kumolo.

BACA JUGA: Ada Larangan Kemendagri, Gubernur Banten Cuek Diduga Berangkatkan ASN Jadi Petugas Haji

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Banten Zaid Elhabib kepada wartawan di Gedung DPRD Banten, Kamis, 15 Agustus 2019.

Menurut Zaid, Surat Edaran Kemendagri terbit 16 Juli 2019, dimana saat itu belum ada keberangkatan haji. Seharusnya Gubernur Banten Wahidin Halim segera mengganti ASN yang menjadi petugas haji setelah surat edaran tersebut terbit.

“Kalau melihat seperti ini, harusnya gubernur mengganti petugas haji termasuk ASN. Atau ASN tersebut tetap berangkat menggunakan dana pribadi. Kalau tetap menggunakan dana APBD itu harus ditindak tegas harus diusut tuntas, karena penggunaan dana APBD untuk menjadi petugas haji menyalahi surat edaran Kemendagri,” tegas Zaid.

“Meskipun SK (penetapan petugas haji) sudah keluar sejak Februari, 16 juli kan sebelum keberangkatan. Harusnya ASN diganti,” sambungnya.

Sebagai bentuk keseriusan terhadap penegakan aturan, Zaid akan memanggil Gubernur Banten Wahidin Halim jika ternyata pemberangkatan ASN menjadi petugas haji dibiayai APBD.

“Memanggil gubernur saya rasa bisa saja jika dia benar menggunakan dana APBD untuk memberangkatkan ASN (jadi petugas haji),” jelasnya.

BACA JUGA:Bawaslu Putuskan Tiga Pejabat Masuk Grup WhatsApp Pemenangan Anak Gubernur Banten Terbukti Melanggar

Sebelumnya, sejumlah pejabat dan aparatur sipil negara atau ASN di Provinsi Banten diduga berangkat menunaikan ibadah haji dengan menggunakan fasilitas sebagai petugas haji daerah.

Padahal, Kemendagri telah menerbitkan larangan kepada kepala daerah, pejabat, ASN, dan anggota DPRD untuk tidak melakukan perjalanan dinas luar negeri sebagai petugas penyelenggara ibadah haji dengan pembiayaan yang dibebankan pada APBD.

Dalam website resmi Pemprov Banten yang diakses BantenHits.com, Rabu malam, 14 Agustus 2019 pukul 21.15 WIB, Pemprov Banten melalui Biro Kesra telah menetapkan 39 petugas haji daerah yang terdiri dari 14 petugas pelayanan umum, 23 petugas bimbingan ibadah, dan 2 petugas pelayanan kesehatan.

Untuk petugas pelayanan umum diduga terdapat sejumlah ASN di lingkungan Pemprov Banten, di antaranya Sirojudin Kepala Cabang Dinas Pendidikan (KCD) Kabupaten Lebak dan Nurcholis, staf di Dindikbud Banten; serta Yan Jungjung yang menjabat Irban di Inspektorat Banten. 

Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Komunikasi Publik Diskominfo Provinsi Banten Amal Herawan tak merespons upaya konfirmasi yang diajukan BantenHits.com. Dua kali panggilan telepon BantenHits.com, Kamis pagi, 15 Agustus 2019 jam 08.36 WIB tak diangkat, begitu juga pesan WhatsApp yang dilayangkan sejak pukul 07.27 WIB tak dibalas.

Saat BantenHits.com mencoba menghubungi kembali Amal Herawan, Kamis sore, pukul 16.36, dua panggilan telepon BantenHits.com lagi-lagi tak direspons.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana

Catatan:

BantenHits.com  pada Kamis-Jumat, 19-20 September 2019 telah menerima penjelasan Sekda Banten Al Muktabar dan Kepala Biro Kesra Setda Banten Irvan Santoso terkait TPHD Banten 2019. Selengkapnya baca dalam artikel ini:

Ini Penjelasan Lengkap soal TPHD 2019

Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-1015 bekerja sebagai produser di Info TV. Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

Trending