Connect with us

METROPOLITAN

Lagi-lagi Kejati Banten Terima Laporan Dugaan Korupsi Dana Pendidikan, Kali Ini Pengadaan Lahan SMAN 2 Leuwidamar

Published

on

Massa dari koalisi NGO di Banten berunjuk rasa di Kejati Banten mendesak pengusutan pengadaan lahan untuk SMAN 2 Leuwidamar diusut tuntas. (Istimewa)

Serang – Dugaan korupsi dana pendidikan di Banten lagi-lagi mencuat ke publik. Bahkan, seperti tengah susul menyusul, satu per satu dugaan korupsi pada pos anggaran prioritas itu kembali dilaporkan ke penegak hukum.

Pelaporan kali ini dilakukan gabungan non government organization atau NGO di Banten yakni Aliansi Banten Menggugat ABM, LMPP, Jambakk, dan Japati.

BACA JUGA: Diduga Korupsi Berjamaah, 12 Orang Dekat Gubernur Banten Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Pelaporan sejatinya telah dilakukan pada 24 Juni 2019 lalu. Namun, karena merasa tidak ada progres penanganan di Kejati, ratusan massa gabungan empat NGO di Banten itu kemudian menggelar unjuk rasa di Kejati Banten, Kamis, 15 Agustus 2019.

“Diduga telah terjadi penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan anggaran pada pengadaan lahan untuk SMAN 2 Leuwidamar, Kabupaten Lebak,” kata Koordinator Lapangan Irwan Herdiana.

“Untuk itu kami mendesak Kejati Banten segera menindaklanjuti laporan yang disampaikan Aliansi Banten Menggugat pada Rabu, 24 Juli 2019,” sambungnya.

Bayar Rp 400 Juta Tapi Anggaran Puluhan Miliar

Lahan SMAN 2 Leuwidamar berada di Desa Cisimeut, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak. Lahan tersebut seluas 2.000 meter per segi dibeli dari Ismail Karis seharga Rp 200.000 per meter atau total Rp 400.000.000.

“Tandatangan kesepakatan harga dilakukan pada 2 Oktober 2017,” terang Irwan.

Dari harga yang disepakati senilai Rp 400 juta, dari pengakuan Ismail Karis diketahui ternyata pembayaran lahannya dilakukan dengan cara dicicil sejak Juni 2017.

BACA JUGA:Geger Penggunaan Dana Penunjang Operasional Gubernur Banten Tak Pakai SPJ, Ternyata Angkanya Fantastis

Kejanggan kemudian muncul, setelah koalisi NGO memperoleh data penganggaran di Dinas Pendidikan, dimana pagu untuk pembebasan dan mencapai Rp 91 miliar lebih.

“Pagu anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dilihat pada rekening 5.2.3.11.0.4 (untuk) belanja modal tanah, pengadaan tanah untuk bangunan tempat kerja/jasa sebesar Rp 91.065.370.000,” ungkap Irwan.

Berdasarkan kejanggalan inilah, kemudian koalisi NGO melakukan investigasi hingga akhirnya melaporkan dugaan korupsi pengadaan lahan tersebut ke Kejati Banten.

Kasus Ditangani Seksi Penyidikan

Kasi Penkum Kejati Banten Holil Hadi kepada wartawan mengatakan, berdasarkan alum disposisi penanganan perkara, laporan koalisi NGO di Banten itu sudah ditangani Seksi Penyidikan Pidana Khusus.

“Kami dari Penkum menelusuri surat yang mereka maksud. Surat tersebut disposisi pimpinan ke Pidsus dan ditangani Kasi Dik. Namun, karena Kasi Dik sedang di lapangan, kami belum bisa berkomunikasi langsung sampai sejauh mana penanganan perkaranya,” jelas Holil.

“Nanti kalau tidak hari ini besok saya komunikasikan. Kami sampaikan silakan dipantau penanganan kasusnya. Kami terbuka saja,” sambungnya.

Berdasarkan catatan BantenHits.com, selama kurun Mei-Agustus 2019, sudah empat pelaporan dugaan korupsi di provinsi yang dipimpin Wahidin Halim. Pelaporan pertama dilakukan Badko HMI Jabodetabek-Banten, 2 Mei 2019 ke Kejati Banten. 

Dalam laporannya, HMI membeberkan dugaan korupsi pada pengadaan komputer untuk UNBK 2017 dan 2018 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Selain itu, pengadaan lahan untuk sembilan SMA/SMK negeri di Banten juga turut dilaporkan. 

Dugaan korupsi serupa dilaporkan aktivis anti korupsi yang juga Direktur Eksekutif ALIPP Uday Suhada ke Bareskrim Polri, 25 Juli 2019. Jauh sebelumnya, 20 Desember 2018, Uday telah melaporkan kasus ini ke KPK. 

Yang terbaru, Perkumpulan Maha Bidik Indonesia melaporkan dugaan penyalahgunaan dana penunjang operasional gubernur dan wakil gubernur Banten ke Bareskrim Polri, 4 Agustus 2019. Pelaporan dilakukan setelah penggunaan dana penunjang operasional ini tidak disertai surat pertanggungjawaban atau SPJ.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana

Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-1015 bekerja sebagai produser di Info TV. Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

Trending