Connect with us

METROPOLITAN

Kejati Banten Janji Tindaklanjuti Dugaan Korupsi Pengadaan Komputer UNBK dan Lahan SMA yang Dilaporkan HMI

Published

on

Kasi Penkum Kejati Banten Holil Hadi saat menerima perwakilan koalisi NGO di Banten saat aksi mendesak pengadaan lahan SMAN 2 Leuwidamar diusut tuntas, Kamis, 15 Agustus 2019.(Istimewa)

Serang – Kejaksaan Tinggi atau Kejati Banten menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti dugaan korupsi anggaran pendidikan yang dilaporkan Badko HMI Jabodetabek Banten 2 Mei 2019.

Penegasan Kejati Banten sekaligus membantahkan rumors Lembaga Adhyaksa akan menghentikan kasus yang diduga menyeret orang-orang dalam pusaran kekuasaan di Tanah Jawara ini.

“Kasus dimaksud tetap akan ditindaklanjuti. Tidak benar kalau kalau dihentikan Kejati Banten. Hanya saja (publik) mohon bersabar, ” kata Kasi Penkum Kejati Banten Holil Hadi kepada BantenHits.com lewat pesan WhatsApp, Kamis sore, 15 Agustus 2019.

BACA JUGA: Kompak Abaikan Imbauan Kemendagri, Ini Daftar Pejabat dan Pegawai Pemprov Banten yang Jadi Petugas Haji

Holil mengakui, sejak dilaporkan Badko HMI Jabodetabek-Banten, pihaknya memang belum memanggil pihak terkait karena saat ini jajaran penyidik Kejati Banten tengah fokus menuntaskan kasus yang telah lebih dulu ditangani. Namun, Holil tak merinci kasus yang dimaksud.

“Tim sedang melakukan pemeriksaan terhadap kasus lain yang (lebih dulu) ditangani Kejati Banten,” terang Holil.

Kerugian Pengadaan Komputer Rp 21 M

Dalam laporannya HMI membeberkan dugaan korupsi terjadi pada sejumlah item kegiatan dengan kerugian mencapai lebih Rp 21 M, yakni Proyek Pengadaan Komputer APBD 2017-2018 di Dinas Pendidikan Banten.

Kemudian Proyek Pembebasan Sembilan Titik Lahan untuk Membangun USB SMKN dan SMAN melalui APBD 2017 di Dinas Pendidikan Banten.

BACA JUGA: Lagi-lagi Kejati Banten Terima Dugaan Korupsi Dana Pendidikan, Kali Ini Pengadaan Lahan SMAN 2 Leuwidamar

Pada APBD Perubahan 2017, Dinas Pendidikan Provinsi Banten menganggarkan Pengadaan Komputer UNBK senilai Rp 40 miliar dengan kualitas yang sama dengan rancangan dalam DAK yang sebelumnya ditolak Pemprov Banten.

Anggaran sebesar itu untuk pengadaan160 paket, di mana tiap paket terdiri dari 20 unit komputer atau total 3.200 unit komputer merek ACER. Harga per paket Rp 253 juta.

Kejanggalan terungkap dalam proses pelaksanaan audit, di mana Inspektorat Provinsi Banten tidak pernah melakukan pengecekan fisik atas pengadaan komputer tersebut.

Bahkan, untuk mensiasati bahwa barang tersebut seolah-olah sudah ada, Kuasa Pengguna Anggaran-KPA, yakni Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Banten, membuat Surat Pernyataan bahwa barang tersebut sudah ada, namun dititipkan di Gudang Penyedia Barang yakni PT Bhinneka Mentaridimensi. Padahal Dinas Pendidikan sendiri memiliki Gudang di daerah Trondol – Kota Serang.

Rp 10 M Diduga Menguap di SMKN 7 Tangsel

Dari sembilan titik pengadaan lahan untuk SMA/SMKN, salah satunya adalah SMKN 7 Tangsel. Dalam dokumen yang dimiliki BantenHits.com disebutkan, lahan SMKN 7 Tangsel terletak di antara Jalan Cempaka III, RT 002/003 dan Jalan Punai I, RT.007/008, Bintaro Jaya, Sektor II, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan.

Pemilik Tanah seluas 6.000 meter
persegi tersebut bernama Sofia M. Sujudi Rassat, SH dengan alamat Jalan Salemba
Tengah, No.16, RT.001/005, Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.

BACA JUGA: Geger Penggunaan Dana Penunjang Operasional Gubernur Banten Tak Pakai SPJ, Ternyata Angkanya Fantastis

Dalam dokumen Nilai ganti rugi (NGR), tanah tersebut dibayar Pemprov Banten Rp 2.997.000 per meter atau total Rp 17.982.000.000 yang tertuang dalam SP2D dan ditransfer oleh Dinas Pendidikan kepada rekening bank BCA KCP Tanah Abang 2 Nomor: 6540068397 milik Kuasa Pemilik Tanah bernama Agus Kartono.

“Hal ini sudah melanggar aturan. Sebab yang berhak menerima uang tersebut adalah pemilik tanah,” demikian tertulis dalam dokumen.

Dana tersebut kemudian dicairkan oleh oknum di Dinas Pendidikan Provinsi Banten bersama Agus Kartono. Namun dana yang diterima oleh saudara Agus Kartono hanya Rp.10.589.063.000 seperti terlampir dalam kuitansi.

Kemudian saudara Agus Kartono memberikan uang kepada pemilik tanah Sofia M. Sujudi Rassat, SH sebagaimana yang tertera dalam kuitansi tertanggal 29 Desember 2017 hanya Rp 7.300.000.000. Artinya, dari uang sebesar Rp17.982.000.000 terbagi ke dalam tiga bagian. Pertama diterima oleh pemilik tanah Rp 7,3 M, kedua dipegang saudara Agus Kartono sebesar
Rp 3,2 M; sedangkan sisanya uang sebesar Rp 7, 3 tidak jelas keberadaannya.

BACA JUGA: Bos TangCity Disebut Ungkap dalam BAP Aliran Dana Pasar Babakan ke Pejabat

Selain soal ganti rugi yang diduga jadi bancakan, dokumen investigasi itu juga menyebut soal jangka waktu perencanaan pengadaan lahan yang tidak memadai. Sebab proses pengadaan lahan/tanah untuk pembangunan sembilan unit sekolah baru (USB) SMAN/SMKN TA 2017 hanya dilaksanakan kurang lebih dua bulan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disebutkan tidak membuat dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Tanah untuk Pembangunan USB SMAN dan SMKN
TA 2017.

Selain itu, KAK Jasa Konstruksi Appraisal diberikan kepada Tim Appraisal setelah
proses pekerjaan selesai.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana

Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-1015 bekerja sebagai produser di Info TV. Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

Trending