Connect with us

METROPOLITAN

Ramai Disoroti, Sekda Sebut 14 ASN Banten yang Jadi Petugas Haji Bayar Ongkos Sendiri

Published

on

Sekda Banten Al Muktabar menegaskan ASN di Banten yang jadi petugas haji mengeluarkan ongkos sendiri. (BantenHits.com/Mahyadi)

Serang – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Al Muktabar membantah soal adanya Aparatur sipil negara (ASN) di Lingkungan Provinsi Banten yang menjadi petugas haji dan diduga menggunakan APBD Banten.

Kepada awak media Al Muktabar mengatakan bahwa semua ASN yang menjadi petugas haji sesuai dengan mekanisme dan tidak mengunakan APBD Banten melainkan mengeluarkan ongkos sendiri.

BACA JUGA: Kompak Abaikan Imbauan Kemendagri, Ini Daftar Pejabat dan Pegawai Pemprov Banten yang Jadi Petugas Haji

Pengungkapan tersebut sesuai dengan hasil pengecekan yang dilakukan oleh Sekda Banten terhadap beberapa ASN yang jadi petugas haji, serta melalukan kajian terhadap surat edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Proses beliau ini melalui seleksi. Kelompok ada dua (yakni) pelayanan umum bimbingan sama kesehatan. Sesuai kroscek mereka bayar sendiri malah dapat tugas pelayan tapi bayar sendiri, kalau data jumlahnya saya cek lagi,” kata Al Muktabar kepada awak media di Kota Serang, Sabtu 17 Agustus 2019.

Al Muktabar mengaku sudah melakukan pengecekan terkaitan dengan Surat Edaran Kemendagri Nomor 099/6454/SJ yang dikeluarkan 19 Juli 2019 dan ditandatangani Mendagri Tjahjo Kumolo. Hasilnya ia menilai surat edaran tersebut diperuntukan larangan pendamping haji bagi pejabat negara seperti gubernur, dan wali kota.

“Saya cek itu untuk pejabat negara (kepala daerah), tapi mereka ini kan ASN biasa (yang jadi pendamping haji). Yang dimaksud pejabat negara (mereka) produk politics, dipilih oleh rakyat (seperti) DPRD, wali kota, gubernur,” paparnya.

BACA JUGA: Kejati Banten Janji Tindaklanjuti Dugaan Korupsi Pengadaan Komputer UNBK dan Lahan SMA yang Dilaporkan HMI

Ditanya wartawan apakah para ASN yang jadi pendamping haji tidak menyalahi aturan, Muktabar kembali berkilah semuanya sesuai aturan Kemendagri.

“Bukan. Bukan melanggar. Kalau dikroscek maksud dari aturan tadi pejabat negara yang kita diskusikan ini sebagai pembina haji daerah, kan ada mekanismenya karena formal melalui seleksi,” kilah Muktabar.

“Kalau sepanjang saya pelajari ini sesuai mekanisme, karena mereka melalui seleksi,” sambungnya.

Diketahui pada bulan haji 2019 ini, pendamping hajirah dari Provinsi Banten ada 73 orang, terdiri dari 48 orang dari pemerintah provinsi, dan 25 dari pemerintah kabupaten/kota.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana

Trending