Tangerang – Publik Banten dibuat geger menyusul terkuaknya penggunaan Dana Penunjang Operasional Gubernur Banten selama 2017-2018 ternyata tak pernah menggunakan surat pertanggungjawab resmi alias SPJ.
Fakta mencengangkan tersebut justru diungkap internal Pemprov Banten melalui Biro Umum Pemprov Banten saat sidang sengketa informasi publik melawan Perkumpulan Maha Bidik Indonesia di Kantor Komisi Informasi Provinsi Banten, 10 Juli 2019.
Setelah mendapatkan pengakuan Biro Umum, Ketua Perkumpulan Maha Bidik Indonesia Moch. Ojat Sudrajat resmi malaporkan dugaan penyalahgunaan dana operasional gubernur Banten ke Bareskrim Polri, 2 Agustus 2019.
Terkait penggunaan Dana Penunjang Operasional Gubernur Banten yang jadi polemik tersebut, BPK RI Perwakilan Banten mengakui pihaknya tidak menjadikan penggunaan dana yang dimaksud dalam sampel pemeriksaan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Sub Bagian Humas dan TU BPK RI Perwakilan Banten Eka Rosatiawan Rosadi kepada BantenHits.com melalui aplikasi pesan WhatsApp, Minggu malam, 18 Agustus 2019.
“Menurut tim pemeriksa kebetulan tahun kemaren (2017) tidak jadi sampel pemeriksaan, Mas” jelasnya.
Karena telah menjadi polemik, BPK juga sudah menyarankan auditornya untuk melakukan pemeriksaan pada pos anggaran tersebut tahun berikutnya.
“Sudah saya sampaikan ke pemeriksa mungkin di LKPD tahun depan, Mas,” ungkap Eka.
BPK Harus Lakukan Audit
Pernyataan BPK RI Perwakilan Banten tersebut selaras dengan keyakinan Moch. Ojat.
“Pihak BPK khususnya BPK Perwakilan Banten berdasarkan LHP LKPD Provinsi Banten Tahun anggaran 2017 khususnya, sepertinya belum atau tidak melakukan audit untuk dana BOP maupun BPO-nya,” kata Ojat kepada BantenHits.com lewat aplikasi WhatsApp, Minggu sore, 18 Agustus 2019.
Ojat berpendapat, opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan BPK RI kepada Pemprov Banten, bukan berarti BPK RI telah melakukan audit secara total.
“Untuk itu sudah saat-nya BPK perwakilan Banten untuk melakukan audit terhadap BOP maupun BPO Kepala Daerah agar menjadi terang benderang,” tegasnya.
Dana Penunjang Operasional atau Biaya Penunjang Operasional gubernur diatur Salam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Di dalamnya diatur mulai Pasal 4-8 segala bentuk fasilitas yang diterima kepala daerah, seperti gaji dan tunjangan, sarana dan prasarana, sarana mobilitas dan biaya operasional.
“Ada yang krusial pada (Pasal 8 PP 109/2000) huruf H mengenai dana penunjang operasional. Biaya penunjang operasional ini besarannya (maksimal) 0,15 persen kali PAD. Tahun 2017 saja PAD Banten mencapai Rp 6 triliun,” ungkap Ojat dalam wawancara by phone dengan BantenHits.com, Selasa pagi, 6 Agustus 2019 jam 7.28 WIB.
“Kalau benar yang digunakan 0,15 persen, maka angkanya sangat fantastis menurut saya. Hampir Rp 10 miliar,” sambungnya.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
