Pandeglang – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Pandeglang, menjamin kebutuhan buku pelajaran untuk SD maupun SMP. Bahkan, Dindikbud juga melarang pihak sekolah untuk melakukan praktik jual beli buku pelajaran agar tidak memberatkan orangtua siswa.
“Kebutuhan buku untuk kegiatan belajar mengajar itu sudah dipenuhi oleh pemerintah melalui dana BOS. Dalam aturannya, sekolah bisa menganggarkan pembelian buku maksimal 20 persen dari total bos yang diterima sekolah,” kata Kasi Kesiswaan Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Dindikbud Pandeglang, Nono Suparno, Selasa, 20 Agustus 2019.
Meski sudah tercover oleh dana BOS. Namun, Nono mengakui pihaknya masih menerima adanya laporan aduan dari masyarakat yang mengeluhkan adanya praktik jual beli. Mayoritas praktik itu dilakukan dengan dalih kesepakatan paguyubuan wali murid disalah satu sekolah di Pandeglang.
“Jelas saya menyayangkan. Padahal Dindikbud sudah sering melakukan sosialiasi kepada para operator, Kepala Sekolah, bendahara BOS hingga pengawas, yang mengingatkan tentang larangan adanya jual beli buku pelajaran,” sambungnya.
Oleh karena itu, Nono tak segan akan memproses sekolah yang terbukti masih melakukan praktik jual beli buku pelajaran. Sedangkan yang sudah melakukan, diminta untuk segera mengembalikan biaya pembelian buku kepada wali murid.
“Pasti kami akan panggil, langkah kami adalah mengklarifikasi apa motifnya. Jadi kalau sudah ada transaksi jual beli buku, kami akan minta itu dihentikan dan harus dikembalikan uangnya kepada masyarakat,” tandasnya.
Editor: Fariz Abdullah
