Pandeglang – Sekitar 326 Kepala Desa se-Kabupaten Pandeglang akan melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) di Bali pada tanggal 2 sampai 5 September 2019. Bimtek tersebut sudah di anggarkan di APBdes masing-masing desa dengan merongoh kocek Rp10 juta per-Desa.
Menanggapi hal itu, Akademisi UNMA Banten Eko Supriatno nampak geram dan meminta Bimtek itu dibatalkan. Eko beralasan, Bimtek para kepala desa ke Bali tidak mengandung faedah, hanya menghambur-hambur keuangan desa. Padahal, ada yang lebih urgent dari pada sekedar Bimtek.
“Memang kepala desa bukan ‘dewa’. Namun, sebagai kepala pemerintahan, ada banyak persoalan yang lebih penting di desa yang harus diselesaikan lewat konstruksi eksekusi hingga implementasi regulasi yang bagus, jauh dari kritik, dan berdampak bagi publik,” kata Eko dalam siaran pers yang diterima Bantenhits, Jumat, 23 Agustus 2019.
Menurut Eko Dana desa yang sedang digarap saat ini membutuhkan pergulatan ide yang cerdas dan matang dari kepala desa, sehingga Eko menyayangkan jika waktu urgen untuk memburu masa penyelesaian Bimtek tersebut malah dipakai untuk berpelesir ria.
“Saya lihat kepala desa tidak satu nada, ada yang menolak, ada yang mungkin gembira dan ada juga yang malu tapi mau. Tak berlebihan jika kita beranggapan mereka serakah dan tidak tau malu kepada masyarakat pemilih yang kebanyakan masih hidup susah,” ujarnya.
Baca Juga: Biaya Kegiatan Bimtek 326 Kades Pandeglang ke Bali Rogoh Kocek APBDes Rp10 Juta
Eko menegaskan mengkritisi kinerja kepala desa termasuk menyerukan Bimtek disetop bukan karena benci dan membatasi kepala desa. Dia mempersilakan berkreasi, bekerja inovatif untuk masyarakat. Namun, harus dalam koridor kepatutan publik dan tidak terpenjara dalam egoisme politik, agar nilai kemaslahatan publik tetap terjaga.
“Kita berharap mereka introspeksi diri, apakah sudah cukup berprestasi sebagai kepala desa?,” tandasnya.
Editor: Fariz Abdullah
