Pandeglang – Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta, Tubagus Soleh Ahmadi menyebut pemerintah lemah dalam pengawasan dampak lingkungan perusahaan yang menggunakan batubara.
Pernyataan tersebut diungkapkan Soleh saat menanggapi kepulan debu dan asap yang ditimbulkan oleh terbakarnya tumpukan batubara di pelabuhan milik PT Cemindo Gemilang, produsen semen Merah Putih di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak.
Akibat terbakarnya batu bara tersebut, dua desa seperti Desa Darmasari dan Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Lebak terpapar asap dan debu selama berhari-hari.
“Seringnya aktivitas perusahaan ini (menggunakan batubara) yang berdampak pada lingkungan menandakan pemerintah absen dalam pemantauan,” kata Soleh saat dihubungi BantenHits.com, Minggu, 25 Agustus 2019.
Menurut Soleh, PT Cemindo Gemilang diduga memang sering melakukan aktivitas yang mercemari lingkungan. Dia beranggapan, terbakarnya batubara yang masih di atas tongkang jelas sebuah kesalahan dari pihak perusahaan.
“Asap dan debunya sangat berbahaya bagi masyarakat. Perusahaan harus segera bertanggunhjawab kepada lingkungan di sekitar,” ujarnya.
Terkait kasus dugaan pencemaran lingkungan itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Banten akan menurunkan tim untuk meninjau tumpukan batubara di pelabuhan yang terbakar.
“Belum bisa memberikan tanggapan, sebelum meninjau ke lokasi. Yang pasti kita akan turun ke sana dulu,” kata Kepala DLHK Banten, Ir Husni Hasan.
Sebelumnya, Kepala Divisi Advokasi Wahana Hijau Fortuna Daddy Hartadi mengatakan pelaku pencemaran lingkungan harus melakukan pemulihan dan pembersihan lingkungan dari unsur bahaya.
“PT Cemindo Gemilang harus memberikan gantirugi kepada masyarakat korban pencemaran tersebut,” ujar Daddy kepada BantenHits.com melalui pesan WhatsApp, Sabtu 24 Agustus 2019.
Jika PT Cemindo Gemilang tak mau memberikan ganti rugi, kata Daddy, masyarakat Bayah bisa menggugat class action kepada corporate secara perdata dan pidana yang telah lalai melakukan pencemaran.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
