Connect with us

METROPOLITAN

Bendahara Dindikbud Rabu Ini Diperiksa Kejati Banten terkait Pengadaan Lahan SMA/ SMK

Published

on

Kasi Penkum Kejati Banten Holil Hadi saat menerima perwakilan koalisi NGO di Banten saat aksi mendesak pengadaan lahan SMAN 2 Leuwidamar diusut tuntas, Kamis, 15 Agustus 2019.(Istimewa)

Serang – Kejaksaan Tinggi atau Kejati Banten Rabu, 28 Agustus 2019 menjadwalkan pemeriksaan terhadap HS, Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten 2018.

Dari dokumen yang dimiliki BantenHits.com, surat pemanggilan terhadap HS telah diayangkan sejak Senin, 26 Agustus 2019 bernomor : R-118/M.6.5/Fd.1/08/2019. Surat pemanggilan ditandatangani Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Banten Sekti Anggraini.

Pemeriksaan terhadap HS dilakukan menyusul terbitnya Surat Perintah Penyelidikan terkait dugaan korupsi proyek studi kelayakan atau feasibility study (FS), pengadaan lahan untuk pembangunan unit sekolah baru (USB) dan perluasan SMA/SMK Negeri di Banten tahun 2018.

Surat Perintah Penyelidikan yang diterbitkan Kejati Banten yakni Nomor Print: Lid-05/M.6/Fd.1/08/2019 yang diterbitkan Senin, 26 Agustus 2019.

BACA JUGA: Kejati Banten Terbitkan Surat Perintah Penyelidikan terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan SMA/SMKN 2018

Anggaran FS Dicairkan Tapi Pengadaan Lahan Batal

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2018, diketahui adanya anggaran untuk Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan untuk Belanja Modal Tanah–Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung sebesar Rp 1,6 M dengan rincian, belanja jasa konsultan FS Rp 800 juta pernah 16 lokasi dan belanja jasa konsultan penilaian/appraiser Rp 800 juta.

BACA :  Blokade Lampu Merah, Ratusan Buruh di Tangerang Desak Peraturan Pengupahan Dicabut

Adapun anggaran untuk Belanja Modal Tanah–Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung, dianggarkan sebesar Rp 91 Miliar lebih, dengan perincian belanja lahan untuk gedung pendidikan Rp 89,96 miliar dan biaya operasional lahan untuk 17 lokasi Rp 1,1 miliar.

BACA JUGA:Menguak Misteri di SMKN 7 Tangsel; Dari Tempat Warga Buang Sampah sampai Duit APBD Rp 10 M Diduga Jadi Bancakan

Namun, ternyata sampai dengan habisnya tahun anggaran 2018 pengadaan lahan tanah diduga batal diaanggarkan. Sementara anggaran belanja jasa FS sebesar Rp 800 juta diduga telah dicairkan. Jasa FS merupakan pos anggaran konsultasi perencanaan dengan total sebesar Rp 1,6 M. Sisanya dianggarkan untuk jasa konsultan penilaian atau apraiser, namun tak jadi dicairkan.

BACA :  Tatu Chasanah Sesalkan Ahli Waris Gembok SMPN 1 Mancak

Siap Beberkan Bukti

Ketua Perkumpulan Maha Bidik Indonesia Moh. Ojat Sudrajat dalam wawancara by phone dengan BantenHits.com mengungkapkan, kasus dugaan korupsi pada proyek FS pengadaan lahan SMA/SMK negeri di Banten 2018 layak dinaikin ke tingkat penyidikan.

“Saya kira layak dinaikin ke tingkat penyidikan. Jika diperlukan, kami siap beberkan bukti lengkap ke penyidik,” kata Ojat, Rabu, 28 Agustus 2019.

Menurut Ojat, setidaknya ditemukan dua kejanggalan pada proyek FS. Pertama pengadaan lahan batal tapi anggaran untuk proyek FS telah dicairkan.

Selain itu, kata Ojat, dua orang Pejabat Pengadaan Lahan / Tanah di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten, di tahun anggaran 2018 diduga seharusnya tidak berhak untuk mencairkan dana pembayaran FS kepada pihak ketiga.

BACA JUGA:Mabes Polri Terbitkan Nota Dinas terkait Dugaan Penyimpangan Dana Penunjang Operasional Gubernur Banten?

Dua pejabat yang dimaksud Ojat adalah JW, Sekretaris Dindikbud Banten 2018. Pengangkatan JW sebagai Sekretaris Dindikbud Provinsi Banten, kata Ojat, dapat dikatakan tidak sah karena masa penugasannya sudah berakhir 03 Februari 2018 dan tidak pernah diperpanjang oleh Pemprov Banten. Demikian juga dengan status kuasa pengguna anggarannya.

BACA :  BPK Banten Periksa Belanja Modal Pemkab Pandeglang

“Dengan demikian, pembayaran feasibility study kepada pihak ke III, yang ditanda tangani oleh kuasa pengguna anggaran an Bapak JW adalah tidak syah atau pembayaran kegiatan FS dilakukan oleh pejabat yang tidak memiliki legal standing sebagai kuasa pengguna anggaran,” terang Ojat.

Pejabat lainnya yang diduga tak memiliki hak mencairkan anggaran FS adalah RSD sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan atau PPTK.

Menurut Ojat, RSD baru ditetapkan tanggal 14 Desember 2018 berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor : 800/593-Dindikbud/2018 tanggal 14 Desember 2018. Tapi RSD sudah menandatangani dokumen sebelum diangkat sebagai PPTl pada kegiatan pengadaan lahan atau tanah ini.

BantenHits.com mencoba mengonfirmasi seputar dugaan korupsi anggaran FS untuk pengadaan lahan SMA atau SMK di Banten kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten Engkos Kosasih. Namun upaya konfirmasi sejak Selasa-Rabu, 27-28 Agustus 2019 tak pernah direspons.

Plt.Sekdis Dindikbud Provinsi Banten Ujang Rafiudin menokak berkomentar karena tak mengetahui persoalan tersebut. 

“No comment ya, Pak. Karena saya enggak tahu persoalannya,” kata Ujang lewat pesan WhatsApp,Rabu, 28 Agustus 2019.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana




Photos

  • Videos


  • Video Redaksi
    Video Redaksi
    Video Redaksi
    Video Redaksi
    1 of 3
    Video Redaksi
    2 of 3
    Video Redaksi
    3 of 3
  • Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-1015 bekerja sebagai produser di Info TV. Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

    Terpopuler