Connect with us

METROPOLITAN

Aktivis Anti-korupsi Sebut Ratusan Kades di Pandeglang yang Keukeuh Bimtek ke Bali Tak Punya Hati Nurani

Published

on

Aktivis Anti-korupsi di Banten Uday Suhada menyebut kades di Pandeglang yang ‘keukeuh’ Bimtek ke Bali sudah kehilangan hati nurani. (Foto:Dok.Pribadi?

Pandeglang – Meski menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat, ratusan kepala desa (kades) di Kabupaten Pandeglang Senin ini, 2 September 2019 tetap berangkat ke Pulau Dewata Bali.

Kades itu akan mengikuti kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) dan studi banding ke Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

Namun, dari 326 kades se-Kabupaten Pandeglang, hanya 134 Kades yang mengikuti kegiatan tersebut. Hal itu karena, para Kades menganggap kegiatan tersebut tidak begitu penting, karena tidak ada kewajiban harus mengikuti.

“Betul, menurut informasi dari panitia, kalau tidak salah, 134 Kades di Kabupaten Pandeglang hari ini yang berangkat,” kata Ketua Apdesi Kabupaten Pandeglang, Ibnu Hajar, Senin, 2 September 2019.

BACA :  Tegas Ingin Tertibkan Galian C dan Preman Proyek di Kota Cilegon, Kapolres: Kalau Ada Oknum yang Membackup Semuanya Akan Kita Tindak!

Kedunguan Kolektif

Aktivis Anti-korupsi Banten, Uday Suhada turut menyoroti keberangkatakan kades ke Bali tersebut. Uday menyayangkan sikap Bupati Pandeglang, Irna Narulita yang tidak menggubris kegiatan tersebut, meski rencana itu menuai kritik.

Padahal, pasca diguncang bencana tsunami dan gempa Pemkab Pandeglang kerap mempromosikan wisata di Pandeglang, supaya uang dari luar dapat masuk ke Pandeglang. 

“Keberangkatan para Kades ke Bali dalam rangka Bimtek itu sudah keterlaluan, mereka sudah tidak punya hati nurani lagi, apalagi pihak yang menggiring mereka pergi kesana. Padahal, wisata di Pandeglang sedang butuh uang untuk bangkit pasca bencana. Ironinya, untuk Bimtek saja harus ke Bali, ini akan jadi kedunguan kolektif namanya,” kata Uday.

BACA :  Lapangan Tembak Garuda Shooting Club Cilegon Diresmikan, Wali Kota Ingatkan Hal Ini

Menurut Uday, jika kegiatan Bimtek itu dipusatkan di salah satu hotel yang terkena dampak bencana dengan pendanaan yang mencapai Rp10 juta per-Kades dari Dana Desa (DD), secara tidak langsung para Kades telah berkontribusi membangun daerahnya sendiri. Karena, 10 persen dari pendapatan hotel di storkan kepada pajak daerah.

“Bayangkan jika Bimtek itu dielenggarakan di daerah wisata di kampung halaman sendiri, dunia pariwisata bisa menggeliat lagi, warga setempat akan turut merasakan perputaran uang yang tidak sedikit itu,” tandasnya.

Sebelumnya, Bupati Pandeglang, Irna Narulita tidak mempersoalkan 326 Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Pandeglang, melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) di Bali, meski menuai kritik dari sejumlah kalangan.

BACA :  PCNU Serang Minta Pemerintah Tak Ragu Bubarkan HTI

BACA JUGA: Baru Lepas dari Daerah Tertinggal Kades di Kabupaten Pandeglang Mau Bimtek ke Bali, GMNI: Tidak Memiliki Sense of Crisis

“Yang terpenting DD yang mereka gunakan bisa dipertanggungjawabkan,” kata Irna, Sabtu 24 Agustus 2019.

Menurut Irna, para Kades harus memiliki inovasi untuk membangun desanya dan menjadi entrepreneur hebat.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana

Memulai karir jurnalistik di BantenHits.com sejak 2016. Pria kelahiran Kabupaten Pandeglang ini memiliki kecenderungan terhadap aktivitas sosial dan lingkungan hidup.

Terpopuler