Connect with us

METROPOLITAN

Tokoh Asal Banten Ini Ngaku Sedih Disebut Usulkan Revisi UU KPK

Published

on

Mantan Ketua KPK yang juga tokoh Banten Taufiequrachman Ruki (Dok.BantenHits.com)

Tangerang – Penolakan terhadap rencana revisi UU KPK semakin deras disuarakan, tak hanya oleh pegawai KPK melainkan masyarakat lintas kalangan.

Saat penolakan tengah disuarakan muncul polemik baru menyusul pernyataan anggota Komisi III DPR, Arsul Sani yang menyebut pimpinan KPK pada periode Taufiequrachman Ruki sebagai inisiator revisi UU KPK.

Asrul bahkan menunjukkan arsip rapat KPK dengan Komisi III pada 19 November 2015. Pada November 2015 pimpinan KPK masih diisi Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki, Indriyanto Seno Adji dan Johan Budi. Dua nama lainnya yakni Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain.

Taufiequrrachman Ruki yang merupakan tokoh asal Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten ini, membantah tudingan anggota Komisi III DPR, Arsul Sani yang menyebut pimpinan KPK pada periodenya sebagai inisiator revisi UU KPK. Ruki juga menepis bukti yang ditunjukkan Arsul perihal dukungan tersebut.

Ruki menegaskan kala itu, justru pihaknya tak setuju revisi UU KPK. Menurutnya, ketidaksetujuan revisi UU KPK bahkan disampaikan dalam surat jawaban pimpinan KPK atas surat Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta pendapat dan pandangan KPK mengenai revisi UU KPK. Dalam surat itu juga, kata dia, tak pernah ada usulan dari pihaknya kepada pemerintah untuk merevisi UU KPK.

“(Surat itu) ditandatangani kami berlima. Tidak cuma Taufik sendiri, tapi lima pimpinan. Apa jawaban kami terhadap surat itu? Pertama pada prinsipnya kami pimpinan KPK tidak setuju keinginan beberapa anggota DPR untuk merevisi UU KPK,” kata Ruki kepada wartawan, Sabtu, 7 September 2019 seperti dilansir detik.com.

Ruki mengatakan, kala itu pimpinan KPK juga menyarankan agar pemerintah dan DPR merevisi dan harmonisasi UU nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor, KUHP, dan KUHAP sebelum merevisi UU KPK. Menurut dia, UU tersebut lebih urgen untuk direvisi. Apalagi, selama ini draf revisi UU KPK dinilai melemahkan KPK.

“Terhadap rumusan substansi di atas, KPK berharap pemerintah bisa pertahankan usul KPK,” katanya.

Ruki pun mengaku sedih dirinya dituding mengusulkan revisi UU KPK. Dia pun kembali menegaskan bahwa apa yang ditudingkan kepadanya adalah tidak benar. Ruki mengaku tak pernah mengusulkan revisi UU KPK maupun mendukungnya.

“Saya sangat sedih selalu terjadi misleading dan misinformation. Dan ketika itu terjadi kesalahan semua ditudingkan ke saya,” kata Ruki.

“Saya sebenarnya tidak pernah mau bicara, tidak mau mengklaim tapi karena saya sudah dipojokkan sama sekali jadi saya buka bahwa semua itu tidak benar. Jangan biasakan memutarbalikan fakta karena yang benar bukan itu,” imbuhnya.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana

Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-1015 bekerja sebagai produser di Info TV. Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

Trending