Connect with us

METROPOLITAN

Pemkab Lebak Setop Keluarkan Izin Galian Pasir di Rangkasbitung

Published

on

Tambang Pasir

Tambang pasir di Lebak. (Dok.BantenHits.com)

Lebak- Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya menegaskan telah menyetop untuk mengeluarkan izin usaha pertambangan (IUP) pasir di Desa Citeras dan Desa Nameng, Kecamatan Rangkasbitung.

Kebijakan itu diambil bupati nyentrik ini karena berdasarkan Perda RTRW, wilayah Kota Rangkasbitung masuk ke dalam zona merah pertambangan dan berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah bahwasannya perizinan IUP diambil alih Gubernur.

“Kami dari Pemda tidak lagi memberi izin usaha tambang pasir. Jika masih ada yang jalan maka silakan tanyakan pada yang berwenang (Pemerintah Provinsi Banten,”kata Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya kepada awak media dalam sebuah acara, Kamis, 5 September 2019.

BACA :  Pegawai Lakukan Pungli Pembuatan E-KTP, Irna: Sudah Kita Beri Sanksi

Pemerintah daerah termasuk Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya berulang kali telah menegur para pemilik tambang khususnya di pinggir jalan raya Rangkasbitung-Cikande. Namun apalah daya, tegas Iti, Pemkab Lebak tak memiliki wewenang untuk menindak.

“Di situ saya turun terus marah-marah. Namun itu tadi kita terbatas kewenangan tidak dapat melakukan penindakan penertiban karena sudah menjadi kewenangan provinsi,”katanya.

Sementara Kepala Bidang Peraturan dan Perundang-Undangan Daerah pada Dinas Satpol PP Kabupaten Lebak, Tati Suryati menambahkan, terkait tambang pasir, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya sudah melayangkan surat kepada gubernur Banten.

“Surat terkait permohonan penutupan kegiatan tambang pasir. Dilayangkan pada tanggal 27 Desember 2018 namun sampai sekarang tidak ada respon,”katanya.

BACA :  Antisipasi Kecelakaan, Angkasa Pura Gelar Ramp Safety Campaign

Tati menjelaskan, dalam surat tersebut bupati meminta dilaksanakan penertiban tambang pasir di lokasi Desa Nameng dan Desa Citeras karena masa waktu perizinan sudah habis. Kemudian berdasarkan Perda Rencana Tata Ruang dan wilayah masuk zona merah.

“Kami mohon kepada Gubernur Banten dapat segera mengambil langkah sesuai aturan. Karena terkait penertiban dan pemberian ijin penambangan menjadi kewenangan provinsi mengacu pada Undang-Undang nomor 23 tahun  2014 tentang pemerintah daerah,”katanya.

Editor: Fariz Abdullah




Photos

  • Videos


  • Video Redaksi
    Video Redaksi
    Video Redaksi
    Video Redaksi
    1 of 3
    Video Redaksi
    2 of 3
    Video Redaksi
    3 of 3
  • Terpopuler