Pandeglang – Izin PT Bahtera Banten Jaya untuk mengelola Pulau Liwungan di Desa Citeureup, Kecamatan Panimbang akan habis pada November 2019. Setelah itu, Pulau yang berada di Bufer Zone KEK Tanjung Lesung akan dilelangkan oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
Ketua Pokdarwis Desa Citeureup, Deden Sudiana meminta agar pemerintah dapat mengelola aset tersebut. Alasannya, kalau dikelola swasta khawatir tumbuhan yang ada di pulau tidak terawat dengan baik.
“Kenapa harus dilelangkan lagi? Kenapa tidak dikelola oleh Pemda atau BUMdes saja. Toh selama ini, masyarakat Citeureup tidak merasakan hasil dari (pengelolaan) pulau itu, hanya jadi penonton saja,” kata Deden kepada BantenHits.com, Kamis, 12 September 2019.
Menurut Deden, jika Pulau Liwungan dikelola oleh BUMdes atau masyarakat di Citeureup, perekonomian dan kesadaran masyarakat tentang lariwisata akan mulai tumbuh, karena masyarakat ikut menikmati hasilnya.
“Kami yang tinggal di Buffer Zone KEK Tanjung Lesung dituntut untuk sadar Pariwisata, tetapi kami tidak dilibatkan dalam pengelolaan Pulau Liwungan, bagaimana kami bisa sadar Pariwisata. Intinya kami harus dilibatkan dalam pengelolaannya,” ujarnya.
Sementara Camat Panimbang, Suaedi Kurdiatna beranggapan, Pulau Liwungan bisa dikelola oleh BUMdes, tetapi BUMdes tidak memiliki modal untuk mengelola tempat tersebut.
“Bisa -bisa saja, tapi BUMdes punya modal enggak untuk mengelolanya. Kecuali, tidak ada pembangunan, biasa-biasa saja seperti itu,” tambahnya.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
